|
PERANGKAT DAERAH
|
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|
PROGRAM
|
Program Kepegawaian Daerah |
|
KEGIATAN
|
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Kompetensi Manajerial dan Fungsional |
|
SUB KEGIATAN
|
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK |
|
KINERJA RESPONSIF GENDER
|
1. Tersusunnya satu dokumen terkait Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PPPK dan PPPK Paruh Waktu tahun 2025
2. Optimalnya data yang terintegrasi dalam aplikasi BKPSDM
3. Data Koordinasi dan Fasilitasi PPPK dan PPPK Paruh Waktu selalu up to date |
|
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
|
Indikator Sub Kegiatan: Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian yang lebih efektif dan efisien.,Indikator Kegiatan: Pengelolaan data Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK yang lebih transparan dan mudah diakses oleh ASN.,
Outcome Program: Peningkatan akurasi dan validitas data yang mendukung kebijakan strategis dalam manajemen ASN.,Impact: 1.Meningkatkan indeks profesionalitas ASN
2.Meningkatkan indeks pemberdayaan gender, |
|
A. LATAR BELAKANG
|
-
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan KemenPAN RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional ; Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi ; Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM Kota Surabaya ; ketersediaan ABK dan peta kebutuhan OPD dengan disesuaikan kondisi eksisting pegawai yang ada.
-
Gambaran Umum :
Langkah 2: Jumlah ASN (PNS, CPNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu ) per Desember 2025 = 32.389
L = 18.251
P = 14.138, Jumlah ASN (PNS, CPNS, PPPK) per Desember 2025
17828
L: 6919
P: 10909, Data Pegawai pengadaan formasi PPPK 2025
L = 61
P = 96
Total = 157, Data Pegawai pengadaan formasi PPPK Paruh Waktu 2025
L = 11.332
P = 3.229
Total = 14.561
Total Pengadaan PPK dan PPPK Paruh Waktu 2025
L : 11.393
P : 3.325
Total : 14.718, -
Langkah 3: Akses utama Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK oleh BKPSDM, Seluruh ASN baik laki - laki dan perempuan bisa mendapat kesempatan yang sama, Pejabat Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan Pegawai (PNS dan PPPK) memberikan otorisasi, Hanya ASN yang memenuhi syarat
Langkah 4: 1. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait Proses koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal, sehingga mempengaruhi efektivitas fasilitasi pengadaan.
2. Belum optimalnya sistem administrasi dan prosedur Tata kelola dan prosedur dalam fasilitasi pengadaan masih perlu perbaikan agar lebih efisien dan transparan.
Langkah 5: 1. Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terkait mekanisme pengadaan Beberapa pihak belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur dan regulasi dalam proses pengadaan.
2. Adanya regulasi atau kebijakan yang sering berubah Perubahan regulasi yang dinamis dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
|
|
B. PENERIMA MANFAAT
|
ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya |
|
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA
|
-
Tujuan Reformulasi:
Meningkatkan efektivitas koordinasi dan fasilitasi dalam pengadaan PNS dan PPPK Tujuan ini difokuskan pada penguatan koordinasi antar instansi serta optimalisasi sistem agar proses pengadaan berjalan lebih lancar dan efisien.
- Rencana Aksi
- Aktifitas :
Meningkatkan efektivitas koordinasi dan fasilitasi dalam pengadaan PNS dan PPPK Tujuan ini difokuskan pada penguatan koordinasi antar instansi serta optimalisasi sistem agar proses pengadaan berjalan lebih lancar dan efisien.
- Metode Pelaksanaan :
- Melaksanakan kegiatan pemrosesan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan analisis jabatan berdasarkan responsif gender.
- Jadwal :
Dilaksanakan pada tahun 2026
-
Biaya Yang Diperlukan: 806785849
|