|
PERANGKAT DAERAH
|
Inspektorat |
|
PROGRAM
|
Program Penyelenggaraan Pengawasan |
|
KEGIATAN
|
Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu |
|
SUB KEGIATAN
|
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah |
|
KINERJA RESPONSIF GENDER
|
Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu dengan mengimplementasikan prinsip responsif gender |
|
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
|
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 5 Laporan,Indikator Kegiatan: Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu sebanyak 20 Perangkat Daerah,
Outcome Program: • Persentase penyelesaian kerugian negara/daerah dan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaporkan 100%
• Peningkatan pengembalian kekayaan daerah yang hilang atau berkurang serta terciptanya disiplin dan tanggung jawab para pengelola keuangan.,Impact: Meningkatnya pengembalian kekayaan daerah yang hilang atau berkurang serta untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pengelola keuangan, |
|
A. LATAR BELAKANG
|
-
Dasar Hukum :
a. Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender
b. Perwali No 43 Tahun 2020 Tentang Pengarustamaan Gender Kota Surabaya
c. Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya
-
Gambaran Umum :
Langkah 2: Kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah meliputi :
- Penyelesaian kerugian negara/daerah yang efektif.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
- Pengurangan risiko penyelewengan.
- Peningkatan kinerja Pemerintah Kota Surabaya.
- Pemulihan kerugian negara/daerah., - Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 67 Perangkat Daerah, Jumlah Pegawai ASN (PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu)
Laki – laki : 6.888 jiwa
Perempuan : 10.875 jiwa
Total : 17. 763 Jiwa, - Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 70 pegawai, Jabatan Struktural
- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon IV : 1 orang
Jabatan Fungsional
- Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang
- Auditor Madya : 14 orang
- Auditor Muda : 8 orang
- Auditor Pertama : 7 orang
- Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama : 5 orang
- Staf : 28 orang
Langkah 3: Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait tata cara pengelolaan keuangan., Bendahara di lingkungan pemerintah kota Surabaya didominasi oleh Perempuan
- Penanganan kekeliruan terkait permasalahan dari auditor didominasi oleh Perempuan, Bendahara yang mengakibatkan kerugian daerah wajib mengganti kerugian daerah tersebut dengan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang
- Pemeriksaan BPK
- Pengawasan APIP, Meningkatnya pengembalian kekayaan daerah yang hilang atau berkurang serta untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pengelola keuangan.
Langkah 4: - Masih adanya Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah terkait yang belum memahami konsep gender dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.
- Belum terciptanya budaya organisasi yang tanggap terhadap gender.
Langkah 5: Kecenderungan anggapan Perempuan dianggap lebih detail dan teliti dalam penatausahaan keuangan
- Masih kurangnya jumlah auditor laki-laki dengan kualifikasi sarjana ekonomi/akuntansi
|
|
B. PENERIMA MANFAAT
|
- Sekretariat Dewan
- Kepala Perangkat Daerah (Badan/Dinas/Bagian)
- Kepala Satpol PP
- Direktur Rumah Sakit
- Seluruh Kecamatan di Kota Surabaya
- Seluruh Kelurahan di Kota Surabaya
- ASN (PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu) |
|
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA
|
-
Tujuan Reformulasi:
- Peningkatan pengembalian kekayaan daerah yang hilang atau berkurang serta peningkatan disipilin dan tanggung jawab para pengelola keuangan
- Peningkatan kualitas asistensi terkait kesesuaian peran dengan tugas dan kewenangan jabatan
- Rencana Aksi
- Aktifitas :
- Peningkatan frekuensi asistensi pada perangkat daerah terakait kesesuaian peran dengan tugas dan kewenangan jabatan
- Peningkatan standar kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan
- Pembinaan pada obyek pemeriksaan secara menyeluruh baik pada pejabat pengelola keuangan maupun pejabat pengelola barang
- Peningkatan kompetensi auditor non ekonomi/akuntansi terkait penatausahaan dan pengelolaan keuangan
- Metode Pelaksanaan :
- Menerapkan metode penanganan kerugian negara/daerah yang sensitif gender, dengan memperhatikan kondisi, peran, dan kerentanan pihak-pihak yang terlibat (terlapor, saksi, dan pihak terkait lainnya)
- Menerapkan pendekatan komunikatif dan non-diskriminatif dalam proses penanganan kasus, sehingga seluruh pihak dapat berpartisipasi secara setara dan bebas dari tekanan atau bias gender
- Jadwal :
Dilaksanakan pada tahun 2026
-
Biaya Yang Diperlukan: 296100000
|