|
PERANGKAT DAERAH
|
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
PROGRAM
|
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
|
KEGIATAN
|
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota |
|
SUB KEGIATAN
|
Pencegahan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan |
|
KINERJA RESPONSIF GENDER
|
Persentase Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan Gangguan Ketentraman dan
ketertiban umum |
|
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
|
Indikator Sub Kegiatan: - Jumlah laporan patroli gabungan
- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
- Jumlah pemetaan potensi gangguan
- Persentase kepatuhan terhadap Perda/Perkada.,Indikator Kegiatan: - Tingkat keberhasilan penertiban kasus
- Kecepatan respon laporan pengaduan
- Jumlah operasi penegakan Perda/Perkada
- Persentase penyelesaian konflik
- Efektivitas pembinaan satuan Linmas dan deteksi dini gangguan.,
Outcome Program: - Persentase kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban Umum mencapai 100 %
- Persentase jumlah laporan kegiatan mencapai 100 persen,Impact: 1. Terciptanya Situasi Kondusif dan Aman
2. Peningkatan Kepatuhan terhadap Perda/Perkada
3. Penyelesaian Aduan Masyarakat secara Cepat, |
|
A. LATAR BELAKANG
|
-
Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang PUG
-
Gambaran Umum :
Langkah 2: Jumlah Satpol PP PNS / Non PNS adalah : 1379 Orang
L : 1232 Orang (89,34 %)
P : 147 Orang
(10,66 %), Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan yaitu : Data Umum setiap bulannya adalah 861 kasus / per bulan, Pengamanan Objek Vital diantaranya adalah :
1. Tunjungan Romansa,
2. Alun-alun Surabaya,
3. Pantai Batu Kenjeran,
4. Balai Kota
5. Taman Bungkul
6. Taman Apsari
7. Pasar rakyat, Personil Perempuan diarahkan dalam tahap sosialiasi dan penertiban untuk meminimalisi konflik, Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan : 12 laporan
Langkah 3: Tidak semua anggota memiliki akses dalam setiap kegiatan, Tidak semua anggota Satpol dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan, Kontrol didominasi oleh Anggota Satpol PP laki-laki, Tidak semua anggota Satpol PP merasakan manfaat dari kegiatan
Langkah 4: 1. Penyelenggara kegiatan sering meminta Polpar padahal jumlah anggota Polpar hanya 13 orang
2. Penyelenggara kegiatan selalu membatasi jumlah anggotapengamanan
3. Semua Komandan regu adalah berjenis kelamin laki-laki
4.Masih adanya anggota Satpol yg bolos atau tidak mengikuti kegiatan
Semua Komandan
regu adalah berjenis
kelamin laki-laki
Masih adanya
anggota Satpol yg
bolos atau tidak
mengikuti kegiatan
Langkah 5: - Anggapan bahwa laki-laki lebih cocok bekerja sebagai Anggota Satpol PP
- Anggapan bahwa Perempuan lebih cocok menangani pekerjaan Administrasi
- keterbatasan sumber daya eksternal
- serangan dari pihak eksternal berupa serangan dunia maya maupun
serangan fisik
|
|
B. PENERIMA MANFAAT
|
PKL yang berjualan di bahu jalan, PKL yang berjualan di atas saluran air pedagang asongan, pengamen, pengelap mobil, pesulak, semprot semprot, balap liar, tawuran, bolos sekolah, minum minuman beralkohol di tempat umum, pengemis, T4 (tempat tinggal tidak tetap)/gelandangan/kehabisan bekal, ODGJ, Anjal, Tempat usaha belum memiliki TDUP, WRSE, orang yang melakukan asusila di tempat umum, tempat usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa SIUB-MB |
|
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA
|
-
Tujuan Reformulasi:
1. Menciptakan kondisi yang tertib, aman dan tenteram bersih dan nyaman dimana masyarakat/warga dapat melakukan aktifitasnya tanpa terganggu
2.Meminimalisir adanya pelanggaran Perda dan Perkada di wilayah Kota Surabaya
- Rencana Aksi
- Aktifitas :
1. Penertiban dan pengawasan bagi pelanggar Perda dan Perkada
2. Penertiban, pengawasan pengendalian Pedagang Kaki Lima
3. Penertiban, pengawasan pengendalian PMKS
4. Penertiban, pengawasan pengendalian Yustisi Kependudukan
5. Penertiban, pengawasan pengendalian kepariwisataan
- Metode Pelaksanaan :
- - Tahap perencanaan yaitu melakukan survey atau cek lokasi dan menyusun rencana pencegahan gangguan trantibum
- Tahap pelaksanaan yaitu melakukan koordinasi dengan OPD terkait, jajaran samping dalam pelaksanaan kegiatan deteksi dini & cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan
- Tahap Pengendalian dan evaluasi yaitu membuat laporan penertiban yang digunakan sebagai bahan kegiatan pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran tibum dan tranmas. Dalam
pelaksanaan di lapangan melibatkan jajaran samping, dilakukan pemberian langsung terkait honor narasumber dan honor petugas pengamanan
- Jadwal :
Dilaksanakan pada tahun 2024
-
Biaya Yang Diperlukan: 69618710154
|