|
PERANGKAT DAERAH
|
Dinas Perhubungan |
|
PROGRAM
|
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
|
KEGIATAN
|
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (454) |
|
SUB KEGIATAN
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
KINERJA RESPONSIF GENDER
|
Mengukur tindakan dasar yang dilakukan untuk mengintegrasikan gender, seperti jumlah sesi pelatihan atau pengumpulan data awal.
L = 42 (63%)
P = 24 (36%) |
|
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
|
Indikator Sub Kegiatan: Mengukur sub-bagian dari kegiatan, seperti langkah-langkah spesifik dalam proses analisis gender. Jumlah subkegiatan audit internal gender (penilaian partisipasi perempuan dalam rapat perencanaan)
Tahun 2026
L = 14 (73%)
P = 5 (27%),Indikator Kegiatan: Mengukur kegiatan utama yang menghasilkan output langsung, seperti workshop atau produksi laporan gender.,
Outcome Program: Mengukur hasil jangka pendek/menengah dari program, seperti peningkatan kesadaran atau partisipasi gender.
Tahun 2025
L = 13 (76%)
P = 4 (23%)
Tahun 2026
L = 14 (73%)
P = 5 (27%),Impact: Mengukur dampak jangka panjang atau luas, seperti pengurangan kesenjangan gender secara keseluruhan di sektor transportasi. Pengurangan kesenjangan manfaat transportasi bagi perempuan tercermin dalam peningkatan produktivitas ekonomi perempuan di Surabaya., |
|
A. LATAR BELAKANG
|
-
Dasar Hukum :
• Perda 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
• Perwali 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
-
Gambaran Umum :
Langkah 2: Staf Sekretariat terdiri dari :, PNS = 18 orang
PPPK Penuh Waktu = 7 orang, PPPK Paruh Waktu = 38 orang, Tenaga Harian = 2 orang
Tenaga Ahli = 1 orang, L = 42 (63%)
P = 24 (36%)
Langkah 3: Akses merujuk pada kemampuan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan sumber daya, informasi, atau layanan transportasi. Kesenjangan terjadi jika perempuan kurang akses karena hambatan sosial, ekonomi, atau fisik., Tingkat keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan transportasi, seperti penggunaan layanan, pekerjaan, atau proses perencanaan., Laki-laki lebih banyak mengontrol posisi kepemimpinan di Dinas Perhubungan (misalnya, mayoritas kepala unit adalah laki-laki), sehingga keputusan tentang rute transportasi atau alokasi anggaran jarang mempertimbangkan perspektif perempuan, Perempuan mendapatkan manfaat lebih sedikit dari transportasi modern, seperti pengurangan waktu perjalanan untuk kegiatan produktif
Langkah 4: 1. Struktur organisasi, budaya kerja, dan proses internal yang memengaruhi penyusunan dokumen perencanaan (seperti Renstra dengan visi dan misi).
2. Laki-laki lebih dominan dalam perencanaan dan hal-hal teknis transportasi, sementara perempuan terbatas pada tugas administrasi
3. Unit Sekretariat memiliki lebih sedikit perempuan di jabatan analis perencanaan karena kriteria promosi yang bias terhadap pengalaman teknis (yang sering diasosiasikan dengan laki-laki)
Langkah 5: 1. Regulasi transportasi) yang tidak mempertimbangkan gender dapat membatasi akses perempuan ke sumber daya eksternal seperti data atau pendanaan untuk perencanaan.
2. Di masyarakat Surabaya, stereotip bahwa laki-laki lebih ahli dalam urusan transportasi membuat perempuan jarang terlibat dalam forum perencanaan Dinas Perhubungan
3. Perempuan kurang memiliki akses dalam pelatihan teknis tentang transportasi karena beban domestik atau biaya, yang memengaruhi kualitas input mereka dalam penyusunan dokumen perencanaan.
|
|
B. PENERIMA MANFAAT
|
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Perhubungan |
|
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA
|
-
Tujuan Reformulasi:
Kebijakan formal yang mewajibkan penyertaan analisis gender dalam semua tujuan dokumen perencanaan
Revisi pedoman internal, dengan target 100% dokumen perencanaan mengintegrasikan GAP pada 2026.
Rencana untuk mengumpulkan data disaggregated by sex secara rutin dari sumber eksternal dan internal, sebagai dasar reformulasi tujuan.
Rencana untuk memantau implementasi tujuan yang direformulasi melalui indikator gender, dengan evaluasi berkala untuk penyesuaian.
- Rencana Aksi
- Aktifitas :
Penyusunan amandemen Renstra untuk memasukkan indikator gender.
Tahunan survei gender tentang transportasi (misalnya, akses perempuan ke angkutan umum) mulai 2024, dengan kolaborasi BPS Surabaya, dan integrasi ke dalam tujuan Renstra 2025-2030.
Program pelatihan tahunan mulai 2024, melibatkan 80% staf dalam workshop GAP, dengan fokus pada partisipasi perempuan dalam perencanaan transportasi.
Laporan tahunan mulai 2025, menggunakan indikator seperti persentase partisipasi perempuan, dengan audit eksternal oleh UN Women atau Bappenas pada 2027.
- Metode Pelaksanaan :
- • Analisis GAP untuk prioritas alokasi, diikuti audit internal dan konsultasi stakeholder untuk redistribusi anggaran dari program netral ke inklusif.
• Penggunaan survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pemerintah Kota Surabaya untuk data gender.
• Workshop interaktif dan e-learning, dengan fokus pada redistribusi tugas untuk partisipasi perempuan staf.
- Jadwal :
Dilaksanakan pada tahun 2026
-
Biaya Yang Diperlukan: 52743610
|