|
PERANGKAT DAERAH
|
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Administrasi Pembangunan |
|
PROGRAM
|
Program Perekonomian dan Pembangunan |
|
KEGIATAN
|
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan |
|
SUB KEGIATAN
|
( 1466 ) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |
|
KINERJA RESPONSIF GENDER
|
Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan evaluasi dan pengendalian Pembangunan |
|
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
|
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil evaluasi dan pengendalian program pembangunan,Indikator Kegiatan: Presentase evaluasi dan pengendalian hasil program pembangunan,
Outcome Program: Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan evakuasi program Pembangunan dalam bentuk penyerapan dan realisasi.,Impact: Terkendalinya belanja program pemerintah yang telah direncanakan dan direalisasikan yang dirasakan seluruh Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya, |
|
A. LATAR BELAKANG
|
-
Dasar Hukum :
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
-
Gambaran Umum :
Langkah 2: Data Pembuka Wawasan, Permasalahan terkait dokumen
1. Ketidaksesuaian antara rencana dan realisai
2. Adanya perubahan rencana dan realisasi, Adanya factor pendorong yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi sekretariat, Laporan hasil pengendalian dan evaluasi program Pembangunan sebanyak 12 laporan, Jumlah pegawai pada Bagian Pengadaan Barang jasa dan adminstrasi Pembangunan sebanyak 91 orang
L : 52 orang (57%)
P : 39 orang (43%)
Langkah 3: Semua PD mendapatkan akses dari BPBJAP, Semua Perangkat Daerah terlibat dalam perencanaan dan realisasai anggaran pemerintahan, Perangkat Daerah memiliki hak untuk merubah dan mengajukan realisasi anggaran, Perangkat Daerah partisipan mendapat keabsahan, legalitas, dan kemudahan dalam proses pengadaan rencana dan realisasi anggaran
Langkah 4: Melaksanakan peningkatan pegawai dalam melaksanakan pelayanan memberikan perangkat daerah kemudahan saat melakukan realisasi anggaran unutk menunjang kegiatan perkantoran dengan melakukan analisis gender
Langkah 5: 1. Perencanaan dari PD partisipan belum mempertimbangkan factor responsive gender
2. Belum adanya penanda/tagging responsive gender pada komponen pengadaan, sehingga tidak terdeteksi dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa
|
|
B. PENERIMA MANFAAT
|
Jumlah Laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan |
|
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA
|
-
Tujuan Reformulasi:
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Rencana Aksi
- Aktifitas :
Sosialisasi dan Pelatihan pegawai BPBJAP saat melaksanakan pengendalian dan evaluasi progam Pembangunan yang responsive gender
- Metode Pelaksanaan :
- Dalam pelaksanaanya dibutuhkan Personil ASN dan Non ASN unyuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan membantu tugas pejabat pembuat komitmen, serta diperlukannya diskusi dengan pihak-pihak terkait, antara lain :
1. Narasumber akademisi perguruan tinggi / praktisi untuk pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa,.
2. Narasumber eselon II untuk memberikan masukan terhadap program pembangunan dari sudut pandang sebagai wakil rakyat maupun menyampaikan aspirasi dari masyarakat
- Jadwal :
Dilaksanakan pada tahun 2026
-
Biaya Yang Diperlukan: 6495278470
|