|
PERANGKAT DAERAH
|
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Administrasi Pembangunan |
|
PROGRAM
|
Program Perekonomian Dan Pembangunan |
|
KEGIATAN
|
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
|
SUB KEGIATAN
|
1472 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
|
KINERJA RESPONSIF GENDER
|
Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa |
|
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
|
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa,Indikator Kegiatan: Presentase ketersediaan barang dan jasa,
Outcome Program: Terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang responsive gender.,Impact: Meningkatkan transparansi pengadaan dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya, |
|
A. LATAR BELAKANG
|
-
Dasar Hukum :
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
-
Gambaran Umum :
Langkah 2: 1. Data Umum :
Jumlah pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Peritah Kerja Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 adalah sejumlah 36 orang
L : 16 anggota (45%)
P : 20 anggota (55%), Permasalahan terkait dokumen
1. Ketidaksesuaian antara realisasi dengan perencanaan
2. Adanya review desain, Adanya Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berubah dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan Tahun 2025 sebanyak 37 dokumen, Jumlah pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Peritah Kerja Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 adalah sejumlah 36 orang
L : 16 anggota (45%)
P : 20 anggota (55%)
Langkah 3: Semua PD mendapatkan akses dari BPBJAP, Tidak semua Perangkat Daerah terlibat dalam kegiatan tender, Perangkat Daerah memiliki kewenangan untuk mengusulkan ke BPBJAP terkait Pengadaan Barang/Jasa (tender), Perangkat Daerah partisipan mendapat keabsahan, legalitas, dan kemudahan dalam proses pengadaan barang / jasa (tender)
Langkah 4: Kurangnya kompetensi Pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan analisis gender
Langkah 5: 1. Perencanaan dari PD partisipan belum mempertimbangkan factor responsive gender
2. Belum adanya penanda/tagging responsive gender pada komponen pengadaan, sehingga tidak terdeteksi dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa
|
|
B. PENERIMA MANFAAT
|
Aparatur sipil negara / pegawai negeri sipil internal dilingkungan Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya berdasarkan hasil analisis kebutuhan serta pelaku usaha di kota surabaya |
|
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA
|
-
Tujuan Reformulasi:
A. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah
B. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelaku bisnis baik untuk mendapatkan pasokan yang lebih murah dan berkualitas, menciptakan peluang usaha, pengembangan produk maupun kemitraan usaha
- Rencana Aksi
- Aktifitas :
Sosialisasi dan Pelatihan terhadap pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa terkait responsive gender
- Metode Pelaksanaan :
- Dalam pelaksanaanya dibutuhkan Personil ASN dan Non ASN unyuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan membantu tugas pejabat pembuat komitmen, serta diperlukannya diskusi dengan pihak-pihak terkait, antara lain :
A. Narasumber akademisi perguruan tinggi / praktisi untuk pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa,.
B. Narasumber seleon II untuk memberikan masukan terhadap program pembangunan dari sudut pandang sebagai wakil rakyat maupun menyampaikan aspirasi dari masyarakat
- Jadwal :
Dilaksanakan pada tahun 2026
-
Biaya Yang Diperlukan: 5205179310
|