GENDER ACTION BUDGET (GAB)
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
SUB KEGITAN TA 2026

PERANGKAT DAERAH Dinas Pendidikan
PROGRAM 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
KEGIATAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
KINERJA RESPONSIF GENDER Pelaksanaan pengarahan dan pendampingan
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA Indikator Sub Kegiatan: Jumlah peserta didik penerima PMT: L : 13.287 (51,49%) P : 12.520 (48,51%),Indikator Kegiatan: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 219 peserta didik, Outcome Program: Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah meningkat,Impact: Terwujudnya Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan,
A. LATAR BELAKANG
  1. Dasar Hukum :
    1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 6 Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan
  2. Gambaran Umum :
    Langkah 2: Jumlah lembaga TK : 1.283 Jumlah lembaga KB : 400, Jumlah lembaga TPA Negeri : 2, Jumlah Kepala Sekolah PAUD L : 36 (1,54%) P : 2.303 (98.46%), Jumlah siswa PAUD L : 50.735 (51,24%) P : 48.284 (48,76%), Pengampu subkegiatan Eselon II L : 0 P : 1 Eselon III L : 0 P : 1 Eselon IV L : 1 P : 0
    Langkah 3: Adanya kemudahan akses bagi peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak, - Masih terdapat perbedaan jumlah partisipasi antara siswa laki-laki dan perempuan, meskipun selisihnya relatif kecil. - Selisih ini menunjukkan bahwa akses pendidikan PAUD antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang, sehingga secara umum partisipasi gender sudah cukup merata, - Kepala Sekolah jenjang PAUD didominasi oleh perempuan - Pengampu sub kegiatan ini didominasi oleh perempuan, Mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan peserta didik, mengurangi hambatan ekonomi keluarga, serta meningkatkan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini.
    Langkah 4: 1. Belum ada monitoring khusus terkait pemerataan penerima manfaat laki-laki dan perempuan. 2. Kurangnya sosialisasi dan publikasi kegiatan ke masyarakat langsung
    Langkah 5: 1. Kondisi sosial ekonomi keluarga dan persepsi masyarakat memengaruhi partisipasi pendidikan anak usia dini. 2. Mendorong keterlibatan laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender
B. PENERIMA MANFAAT Peserta Didik TK, KB, TPA Negeri.
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA
  1. Tujuan Reformulasi:
    Peserta didik bisa mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini yang layak tanpa adanya pungutan dan responsif gender untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah di Kota Surabaya
  2. Rencana Aksi
    1. Aktifitas :
      1. Pemberian bantuan operasional dari pemerintah daerah kepada satuan pendidikan TK, KB, TPA Negeri. 2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Peserta Didik PPT
    2. Metode Pelaksanaan :
      • a. Kegiatan pengarahan dan pendampingan yang dihadiri oleh Kepala Jumlah Kepala Sekolah PAUD L : 36 (1,54%) P : 2.303 (98.46%) b. Jumlah peserta didik penerima PMT: L : 13.287 (51,49%) P : 12.520 (48,51%)
    3. Jadwal :
      Dilaksanakan pada tahun 2026
  3. Biaya Yang Diperlukan: 8505901536
 
Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya
 
Ir. Yusuf Masruh, MM
NIP.