|
PERANGKAT DAERAH
|
Dinas Pendidikan |
|
PROGRAM
|
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan |
|
KEGIATAN
|
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
|
SUB KEGIATAN
|
1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |
|
KINERJA RESPONSIF GENDER
|
1. Pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dihadiri oleh Kepala Sekolah dilaksankan 1 kali pada awal tahun
2. Pemberian bantuan operasional dari pemerintah pusat kepada sekolah berdasarkan jumlah peserta didik |
|
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
|
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah siswa SMP Negeri dan Swasta
L : 59.616 (51,16%)
P : 56.907 (48,84%),Indikator Kegiatan: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 272 satuan pendidikan,
Outcome Program: Angka kelulusan SMP/MTs 100%,Impact: Terwujudnya Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, |
|
A. LATAR BELAKANG
|
-
Dasar Hukum :
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya
- Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 : bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional,perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah
-
Gambaran Umum :
Langkah 2: Jumlah lembaga SMP Negeri dan Swasta 384 satuan pendidikan, Jumlah Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta
L : 145 (48,50%)
P : 155 (51,50%)
Jumlah guru SMP Negeri dan Swasta
L : 2.247 (35,39%)
P : 4.102 (64,61%), Jumlah siswa SMP Negeri dan Swasta
L : 59.616 (51,16%)
P : 56.907 (48,84%), Jumlah siswa dari sekolah yg menerima BOS SMP
L : 48.957 (50,98%)
P : 47.006 (49,02%), Pengampu subkegiatan
Eselon II
L : 1
P : 0
Eselon III
L : 1
P : 0
Eselon IV
L : 0
P : 1
Langkah 3: Adanya kemudahan akses bagi peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak, Masih adanya pandangan bahwa yang dapat mengenyam pendidikan harus laki-laki dimana berdasarkan data lebih banyak siswa laki-laki daripada perempuan, - Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta didominasi oleh perempuan
- Guru SMP Negeri dan Swasta didominasi oleh perempuan
- Siswa SMP Negeri dan Swasta didominasi oleh laki-laki
- Siswa penerima bantuan BOS didominasi oleh laki-laki, Dengan pemberian layanan pendidikan yang layak tanpa pungutan bagi peserta didik dapat meningkatkan partisipasi sekolah yang akan mengurangi angka putus sekolah
Langkah 4: 1. Kurangnya personil Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama
2. Kurangnya sosialisasi dan publikasi kegiatan ke masyarakat langsung
Langkah 5: 1. Kurangnya partisipasi peserta didik perempuan pada pendidikan dikarenakan faktor norma sosial, budaya, atau ekonomi
2. Mendorong keterlibatan laki-laki dalam kesetaraan gender
|
|
B. PENERIMA MANFAAT
|
SMP Negeri dan SMP Swasta |
|
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA
|
-
Tujuan Reformulasi:
Peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa pungutan serta responsif gender untuk mengurangi jumah anak putus sekolah di Kota Surabaya.
- Rencana Aksi
- Aktifitas :
1. Penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)
2. Pemberian bantuan BOS bagi siswa jenjang SMP Negeri dan Swasta
- Metode Pelaksanaan :
- Rapat koordinasi penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dihadiri oleh Kepala Sekolah jenjang SMP Negeri dan Swasta
L : 145 (48,50%)
P : 155 (51,50%)
Penerima bantuan BOS bagi siswa jenjang SMP Negeri dan Swasta
L : 48.957 (50,98%)
P : 47.006 (49,02%
- Jadwal :
Dilaksanakan pada tahun 2025
-
Biaya Yang Diperlukan: 123637600000
|