|
PERANGKAT DAERAH
|
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
PROGRAM
|
Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
|
KEGIATAN
|
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |
|
SUB KEGIATAN
|
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |
|
KINERJA RESPONSIF GENDER
|
Jumlah pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |
|
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
|
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun sejumlah 1 dokumen,Indikator Kegiatan: Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang disusun sejumlah 7 dokumen,
Outcome Program: Terlaksananya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah bagi 60 Perangkat Daerah,Impact: Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran sejumlah 100%, |
|
A. LATAR BELAKANG
|
-
Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Gambaran Umum :
Langkah 2: Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L : 267 P : 87, Jumlah Perangkat Daerah di Kota Surabaya : 60 Perangkat Daerah, Data Penyelia Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L: 2 P: 10, -, -
Langkah 3: Adanya kesamaan akses informasi terkait penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Proporsi Penyelia Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD berjenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, Keterlibatan laki-laki dalam pengambilan keputusan masih dapat ditingkatkan, 60 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menerima manfaat dalam sub kegiatan ini
Langkah 4: - Tingkat kemampuan dan pemahaman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD masih belum maksimal
- Masih adanya dominasi perempuan dalam kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Langkah 5: - Adanya perubahan kebijakan terkait Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan aplikasi dalam proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
|
|
B. PENERIMA MANFAAT
|
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |
|
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA
|
-
Tujuan Reformulasi:
- Meningkatkan jumlah tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Rencana Aksi
- Aktifitas :
Peningkatan kompetensi bagian perencanaan anggaran Perangkat Daerah dalam bentuk :
- Pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait proses Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Metode Pelaksanaan :
- Ruang lingkup sub kegiatan ini adalah Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, yang di dalamnya memuat tentang Penyusunan APBD tahun N+1 yaitu Tahun Anggaran 2026.
- Jadwal :
Dilaksanakan pada tahun 2025
-
Biaya Yang Diperlukan: 759023324
|