|
PERANGKAT DAERAH
|
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
PROGRAM
|
Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
|
KEGIATAN
|
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |
|
SUB KEGIATAN
|
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah |
|
KINERJA RESPONSIF GENDER
|
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi terkait pengelolaan kas daerah |
|
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
|
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sejumlah 244 dokumen,Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sejumlah:
- 99464 Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yangdilayani
- 244 Dokumen laporan dan perhitungan kas dan rekonsiliasi penerimaan serta pengeluaran daerah yang dikelola,
Outcome Program: Terwujudnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sejumlah 244 dokumen,Impact: Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran sejumlah 100%, |
|
A. LATAR BELAKANG
|
-
Dasar Hukum :
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya
-
Gambaran Umum :
Langkah 2: Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L : 267 P : 87, Data pegawai bidang Perbendaharaan dan Akuntansi L : 18 P : 19, Data pegawai sub bidang perbendaharaan dan kas L : 14 P : 10, -, -
Langkah 3: Adanya kesamaan akses informasi terkait Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Proporsi pegawai sub bidang perbendaharaan dan kas berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih dapat ditingkatkan, Terlaksananya pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada sub bidang perbendaharaan dan kas
Langkah 4: - Tingkat pengetahuan pegawai terkait pengarusutamaan gender & perencanaan penganggaran responsif gender masih belum optimal
- Masih adanya dominasi pegawai berjenis kelamin laki-laki dalam sub bidang perbendaharaan dan kas
- Sarana dan prasarana yang ada perlu penyempurnaan
Langkah 5: - Adanya perubahan kebijakan terkait pengelolaan perbendaharaan
- Perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan sistem aplikasi pengelolaan perbendaharaan
|
|
B. PENERIMA MANFAAT
|
Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah |
|
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA
|
-
Tujuan Reformulasi:
Meningkatkan jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Rencana Aksi
- Aktifitas :
- Sosialisasi terhadap mitra kerja (Bendahara SKPD) secara terus menerus dan berkelanjutan
- Penyempurnaan atau pengembangan sistem secara berkelanjutan
- Sarana pendukung untuk terus disempurnakan
- Metode Pelaksanaan :
- Metode pelaksanaan sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan
- Jadwal :
Dilaksanakan pada tahun 2025
-
Biaya Yang Diperlukan: 541827575
|