|
PERANGKAT DAERAH
|
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
PROGRAM
|
Program Pengelolaan Keuangan Daerah |
|
KEGIATAN
|
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |
|
SUB KEGIATAN
|
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait |
|
KINERJA RESPONSIF GENDER
|
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi terkait Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait |
|
RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
|
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait sejumlah 99464 dokumen,Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sejumlah:
- 99464 Berkas Pencaian Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani
- 244 Dokumen laporan dan perhitungan kas dan rekonsiliasi penerimaan serta pengeluaran daerah yang dikelola,
Outcome Program: Terwujudnya Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait sejumlah 99464 dokumen,Impact: Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran sejumlah 100%, |
|
A. LATAR BELAKANG
|
-
Dasar Hukum :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Gambaran Umum :
Langkah 2: Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L : 267 P : 87, Data pegawai bidang Perbendaharaan dan Akuntansi L : 18 P : 19, Data pegawai sub bidang perbendaharaan dan kas L : 14 P : 10, -, -
Langkah 3: Adanya kesamaan akses informasi terkait Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, Proporsi pegawai sub bidang perbendaharaan dan kas berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih dapat ditingkatkan, Terlaksananya pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Langkah 4: - Tingkat pengetahuan pegawai terkait pengarusutamaan gender & perencanaan penganggaran responsif gender masih belum optimal
- Masih adanya dominasi pegawai berjenis kelamin laki-laki dalam sub bidang perbendaharaan dan kas
- Sarana dan prasarana yang ada perlu penyempurnaan
Langkah 5: - Adanya perubahan kebijakan terkait pengelolaan perbendaharaan
- Perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan sistem aplikasi pengelolaan perbendaharaan
|
|
B. PENERIMA MANFAAT
|
Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait |
|
C. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA
|
-
Tujuan Reformulasi:
Meningkatkan jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait sesuai ketentuan yang berlaku
- Rencana Aksi
- Aktifitas :
- Sosialisasi terhadap mitra kerja (Bendahara SKPD) secara terus menerus dan berkelanjutan
- Penyempurnaan atau pengembangan sistem secara berkelanjutan
- Sarana pendukung untuk terus disempurnakan
- Metode Pelaksanaan :
- Metode pelaksanaan sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan
- Jadwal :
Dilaksanakan pada tahun 2025
-
Biaya Yang Diperlukan: 1390577665
|