| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan:
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
Sub Kegiatan:
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Tujuan Sub Kegiatan:
Meningkatkan Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya |
Data Umum:
1. Pelayanan PBB dan BPHPB di kantor Badan Pendapatan Daerah jalan jimerto 2. Wajib Pajak di Kota Surabaya L: 1.479.715 P: 1.508.148 (Jumlah Wajib Pajak Kota Surabaya) 3. Pengiriman SPPT PBB ke wajib pajak sebagai pengingat pembayaran pajak dan jatuh temponya 4. Pelaksanaan pelayanan mobil keliling di wilayah 5 UPTB sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah agar lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak 5. Pelaksanaan penagihan secara door-to-door
-
-
-
-
|
Akses:
adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Pelayanan Pembayaran PBB kepada Wajib Pajak berjenis kelamin laki – laki maupun perempuan
Partisipasi:
Wajib Pajak PBB dan BPHTB
Kontrol:
Inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak PBB dan BPHTB
Manfaat:
Tersampaikannya informasi kemudahan pembayaran PBB kepada wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan membayar pajak meningkat |
Sarana prasarana pelayanan masih kurang optimal dan ramah terhadap perempuan dikarenakan terbatasnya sarana prasarana yang tersedia | - Kepatuhan wajib pajak masih belum optimal - Masih adanya pemahaman bahwa pembayaran PBB hanya dilakukan oleh laki-laki | Meningkatkan Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 1. Sosialisasi Penilaian PBB di Badan Pendapatan Daerah 2. Pendataan NJOP | 1. Sosialisasi Penilaian PBB di Badan Pendapatan Daerah terkait penetapan NJOP 2. Pendataan NJOP untuk dapat disesuaikan |
Output:
Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
Outcome:
- Presentase jumlah kepatuhan wajib pajak warga Kota Surabaya setiap tahunnya sebesar 100%, sehingga tidak ada penurunan jumlah kepatuhan wajib pajak - Sosialisasi terkait kepatuhan wajib pajak yang dilakukan membuat masyarakat patuh terhadap wajib pajak - Memberi sumbangsih pada Indeks kesetaraan gender dan SDG’s Nomor 5tentang kesetaraan gender - SDG’s Nomor 11 tentang pembangunan kota berkelanjutan - SDGs Nomor 1 terkait pemberantasan kemiskinan - SDGs nomor 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi |