| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan:
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Tujuan Sub Kegiatan:
Peningkatan Mutu pelayanan administrasi kemasyarakatan baik yang berbasis TIK maupun tidak. |
Data Umum:
Jumlah Warga Kecamatan Asemrowo L : 23951 P : 23350
Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi baik yang berbasis TIK maupun tidak :
L : 127
P : 12
Jumlah Tokoh Masyarakat ( LPMK, RW, RT) yang menerima operasional pengelolaan Administrasi
L: 127
P: 12
Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut
Eselon III :
L : 1
P : 1
Eselon IV :
L : 2
P : 2
Meningkatnya jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) yang memperbaiki Mutu Pelayanan
L: 127
P: 12
|
Akses:
Adanya kesamaan kesempatan menerima informasi tentang operasional pengelolaan Administrasi. Namun jumlah penerima informasi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dengan perbandingan Laki-laki ( 91 %) Perempuan (9 %).
Partisipasi:
Proporsi jumlah Tokoh masyarakat (LPMK,RW, RT) yang menerima Operasional pengelolaan administrasi lebih banyak laki-laki daripada perempuan dengan presentase laki-laki sebanyak 91 %, perempuan 9 %
Kontrol:
Proporsi Pejabat yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini didominasi laki- laki
Manfaat:
Proporsi Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) laki-laki yang memperbaiki mutu Pelayanan lebih tinggi dari perempuan dengan perbandingan laki-laki ( 91 %) Perempuan ( 9 %). |
Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang konsep Gender atau pembangunan responsif Gender. Kurang Tersedianya Operasional pengelolaan administrasi untuk mendukung kesetaraan Gender | Adanya persepsi masyarakat bahwa pengelola administrasi pelayanan adalah laki-laki. Adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan pemahaman administrasi pelayanan yang baik | Meningkatkan mutu pelayananTokoh mayarakat tentang administrasi kemasyarakatanbaik yang berbasis TIK maupun tidak, baik laki-laki maupun perempuan | 1.Monitoring Pengelolaan Administrasi Pelayanan baik yang berbasis TIK maupun tidak 1. 2. Pemberian Honor bagi Tokoh Masyarakat | Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional pengelolaan Administrasi L: 127 P: 12 Jumlah Tokoh Masyarakat ( LPMK, RW, RT) yang menerima Operasional pengelolaan Administrasi baik yang berbasis TIK maupun tidak. L: 127 P: 12 Jumlah Tokoh Masyarakat ( LPMK, RW, RT) yang memperbaiki Mutu pelayanan baik yang berbasis TIK maupun tidak L: 127 P: 12 |
Output:
Meningkatkan akses informasi tentang operasional pengelolaan Administrasi dari (2022) L 90 % menjadi (2023) L 91 (%) dari ( 2022) P (10 %) menjadi (2023) P (9 %).
Outcome:
Meningkatnya Tokoh masyarakat ( LPMK, RW, RT) yang memperbaiki mutu Pelayanan dari (2022) L 90 (%) menjadi (2023) L 91 % |