Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Program:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan:
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Tujuan Sub Kegiatan:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif |
Data Umum:
Jumlah Warga Kecamatan Asemrowo L: 23.951 P: 23.350
Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang operasional pengelolaan administrasi :
L: 132
P: 7
Jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT)yang menerima Operasional pengelolaan Administrasi .
L: 132
P: 7
Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut
Eselon III
L : 1
P : 1
Eselon IV
L : 2
P : 4
Meningkatnya jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang memperbaiki Mutu pelayanan
L: 132
P: 7
|
Akses:
Adanya kesamaan kesempatan menerima informasi tentang operasional pengelolaan administrasi. Namun Jumlah penerima informasi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dengan perbandingan Laki laki (90 %) Perempuan (10 %)
Partisipasi:
Proporsi jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT)yang menerima Operasional pengelolaan Administrasi lebih banyak laki-laki daripada perempuan dengan presentase laki-laki sebanyak 90 %, perempuan 10 %.
Kontrol:
Proporsi pejabat yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini seimbang antara pejabat laki-laki dan perempuan.
Manfaat:
Proporsi Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) Laki-laki yang memperbaiki Mutu pelayanan lebih tinggi dari perempuan Dengan perbandingan Laki laki (90 %) Perempuan (10%) |
- Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang konsep Gender atau pembangunan responsif Gender. - Kurang tersedianya operasional pengelolaan administrasi untuk mendukung kesetaraan Gender. | Adanya persepsi masyarakat bahwa pengelola administrasi pelayanan adalah laki-laki. Adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan pemahaman administrasi pelayanan yang baik | Meningkatkan mutu pelayanan Tokoh Masyarakat tentang administrasi kemasyarakatan baik laki-laki maupun perempuan. | 1. Monitoring Pengelolaan Administrasi Pelayanan 2. Pemberian Honor bagi Tokoh Masyarakat | Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang operasional pengelolaan administrasi. L: 132 P: 7 Jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT)yang menerima Operasional pengelolaan Administrasi. L: 132 P: 7 Jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang memperbaiki Mutu pelayanan L: 132 P: 7 |
Output:
Meningkatkan akses informasi tentang tentang operasional pengelolaan administrasi. dari (2021) L 99 (%) Menjadi (2022) L 90 (%) dari (2021) P 1 (%) Menjadi (2022) P 10 (%)
Outcome:
Meningkatnya Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang memperbaiki Mutu pelayanan. dari (2021) L 99 (%) Menjadi (2022) L 90 (%) dari (2021) P 1(%) Menjadi (2022) P 10 (%) |