| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan:
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Tujuan Sub Kegiatan:
Peningkatan Mutu pelayanan administrasi kemasyarakatan baik yang berbasis TIK maupun tidak |
Data Umum:
Jumlah warga
Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional pengelolaan Administrasi baik yang berbasis TIK maupun tidak :
Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima Operasional pengelolaan Administrasi .
Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut
Eselon III:
L : 1
P : 1
Eselon IV:
L : 2
P : 5
Meningkatnya jumlah Tokoh Masyarakat yang memperbaiki Mutu pelayanan
|
Akses:
Adanya kesamaan kesempatan menerima informasi tentang Operasional pengelolaan Administrasi. Namun Jumlah penerima informasi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dengan perbandingan Laki laki (99 %) Perempuan (1 %)
Partisipasi:
Proporsi jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima Operasional pengelolaan Administrasi lebih banyak laki-laki daripada perempuan dengan presentase laki-laki sebanyak 99 %, perempuan 1 %.
Kontrol:
Proporsi pejabat yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini didominasi laki-laki
Manfaat:
Proporsi Tokoh Masyarakat Laki-laki yang memperbaiki Mutu pelayanan lebih tinggi dari perempuan Dengan perbandingan Laki laki (99 %) Perempuan (1 %) |
- Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang konsep Gender atau pembangunan responsif Gender. - Kurang tersedianya Operasional pengelolaan Administrasi untuk mendukung kesetaraan Gender. | - Adanya persepsi masyarakat bahwa pengelola administrasi pelayanan adalah laki-laki. - Adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan pemahaman administrasi pelayanan yang baik | Meningkatkan mutu pelayanan Tokoh Masyarakat tentang administrasi kemasyarakatan baik yg berbasis TIK maupun tidak, baik laki-laki maupun perempuan | 1. Monitoring Pengelolaan Administrasi Pelayanan baik yg berbasis TIK maupun tidak 2. Pemberian Honor bagi Tokoh Masyarakat | Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional pengelolaan Administrasi. L : 371 P : 3 Jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT)yang menerima Operasional pengelolaan Administrasi baik yg berbasis TIK maupun tidak L : 371 P : 3 |
Output:
Meningkatkan akses informasi tentang tentang Operasional pengelolaan Administrasi. dari (2021) L 99 (%) Menjadi (2022) L 99 (%) dari (2021) P 1 (%) Menjadi (2022) P 1 (%)
Outcome:
Meningkatnya Tokoh Masyarakat (LPMK,RW, RT) yang memperbaiki Mutu pelayanan. dari (2021) L 99 (%) Menjadi (2022) L 99 (%) dari (2021) P 1(%) Menjadi (2022) P 1 (%) |