Gender Analysis Pathway
Dinas Pendidikan

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis Data Pembuka Wawasan Isu Gender Kebijakan dan Rencana Ke Depan Pengukuran Hasil
Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base-line) Indikator Gender
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program:
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan:
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan:
1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Tujuan Sub Kegiatan:
Memantau pelaksanaan kurikulum melalui kegiatan pembelajaran dan evaluas
Data Umum:
Jumlah kepala SD/MI: L: 463 (58,39%) P: 330 (41,61%)
Akses : Adanya kesamaan akses untuk mengikuti pelatihan penyusunan dokumen kurikulum. L: 463 (58,39%) P: 330 (41,61%)
Partisipasi : Jumlah kepala SD/MI yang mengikuti pelatihan penyusunan dokumen kurikulum L: 463 (58,39%) P: 330 (41,61%)
Kontrol : Pejabat pengampu kegiatan Eselon II : L : 1 P : 0 Eselon III : L : P : 1 Eselon IV : L : 1 P : 0
Manfaat : Jumlah kepala SD/MI yang mendapatkan pelatihan penyusunan dokumen kurikulum sehingga dokumen yang disusun sesuai dengan standar. L: 23.462 (51,43%) P: 22.153 (48,57%)
Akses:
Adanya kesamaan akses untuk mendapatkan pelatihan penyusunan dokumen kurikulum L: 463 (58,39%) P: 330 (41,61%)
Partisipasi:
Proporsi jumlah kepala SD/MI laki-laki lebih besar daripada kepala SD/MI perempuan
Kontrol:
Pejabat pengawas subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi SD didominasi oleh laki-laki.
Manfaat:
Penyusunan dokumen kurikum telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek
1. Masih adanya SDM di PD terkait yang belum memahami konsep gender 2. Belum terciptanya budaya organisasi yang ramah terhadap salah satu gender Mayoritas kepala SD/MI adalah laki-laki, karena dianggap lebih mampu menjadi top leader di sekolah. Memantau pelaksanaan kurikulum melalui kegiatan pembelajaran dan evaluasi yang responsive gender 1. Sosialisasi peraturan ujian sekolah dan asesmen nasional 2. Menyusun POS, peraturan ujian sekolah 3. Menyusun soal asesmen nasional 4. Pendataan Sarpras IT yang dimiliki masing - masing satuan Pendidikan 5. Monitoring dan evaluasi ujian sekolah dan asesmen nasiona Data pelaksanaan pelatihan penyusunan dokumen kurikulum sebagai berikut: L: 463 (58,39%) P: 330 (41,61%)
Output:
Jumlah lembaga SD yang dibina dalam Penyelenggar aan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 650 lembaga
Outcome:
Persentase SD terakreditasi minimal B: 93,24%