Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Program:
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan:
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Sub Kegiatan:
1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Tujuan Sub Kegiatan:
1. Menyosialisasik an kebijakan tentang pelaksanaan ujian sekolah dan asesmen nasional. 2. Memberikan pelatihan kepada guru tentang model soal asesmen nasional dan rencana pembelajaranny a. 3. Menyusun soal asesmen nasional |
Data Umum:
Jumlah wakil kepala sekolah urusan kurikulum L: 84 (32,31%) P: 176 (67,69%)
Akses :
Adanya kesamaan
akses untuk mengikuti
pelatihan tentang model
soal asesmen nasional.
L: 84 (32,31%)
P: 176 (67,69%)
Partisipasi :
Jumlah wakil kepala
sekolah urusan
kurikulum yang
mengikuti pelatihan
tentang model soal
asesmen nasional.
L: 84 (32,31%)
P: 176 (67,69%)
Kontrol :
Pejabat pengampu
kegiatan
Eselon II :
L : 1
P : 0
Eselon III :
L :
P : 1
Eselon IV :
L : 0
P : 1
Manfaat :
Jumlah wakil kepala
sekolah urusan
kurikulum yang dapat
menyusuan soal
asesmen nasional
L: 84 (32,31%)
P: 176 (67,69%)
|
Akses:
Adanya kesamaan akses untuk mendapatkan pelatihan tentang model soal asesmen nasional L: 84 (32,31%) P: 176 (67,69%)
Partisipasi:
Proporsi jumlah wakil kepala sekolah urusan kurikulum perempuan lebih besar daripada lakilaki
Kontrol:
Pejabat pengawas subkegiatan Penyelenggaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi SMP didominasi oleh perempuan
Manfaat:
Wakil kepala sekolah urusan kurikulum dapat Menyusun soal asesmen nasional untuk mendukung program pelaksanaan asesmen nasional Kemdikbudristek |
1. Masih adanya SDM di PD terkait yang belum memahami konsep gender 2. Belum terciptanya budaya organisasi yang ramah terhadap salah satu gender | Mayoritas wakil kepala sekolah urusan kurikulum karena dianggap lebih mampu menangani terkait kurikulum di sekolah. | Memberikan pelatihan tentang model soal asesmen nasional yang responsif gender. | 1. Sosialisasi peraturan ujian sekolah dan asesmen nasional 2. Menyusun POS, peraturan ujian sekolah 3. Menyusun soal asesmen nasional 4. Monitoring dan evaluasi ujian sekolah dan asesmen | Data wakil kepala sekolah urusan kurikulum yang mengikuti pelatihan tentang model soal asesmen nasional sebagai berikut: L: 84 (32,31%) P: 176 (67,69%) |
Output:
Jumlah lembaga SMP yang dibina dalam Penyelenggaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik: 300 lembaga
Outcome:
Persentase SMP terakreditasi minimal B: 96,79% |