Gender Analysis Pathway
Dinas Pendidikan

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis Data Pembuka Wawasan Isu Gender Kebijakan dan Rencana Ke Depan Pengukuran Hasil
Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base-line) Indikator Gender
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program:
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan:
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Sub Kegiatan:
1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Tujuan Sub Kegiatan:
1. Menyosialisasik an kebijakan tentang pelaksanaan ujian sekolah dan asesmen nasional. 2. Memberikan pelatihan kepada guru tentang model soal asesmen nasional dan rencana pembelajaranny a. 3. Menyusun soal asesmen nasional
Data Umum:
Jumlah wakil kepala sekolah urusan kurikulum L: 84 (32,31%) P: 176 (67,69%)
Akses : Adanya kesamaan akses untuk mengikuti pelatihan tentang model soal asesmen nasional. L: 84 (32,31%) P: 176 (67,69%)
Partisipasi : Jumlah wakil kepala sekolah urusan kurikulum yang mengikuti pelatihan tentang model soal asesmen nasional. L: 84 (32,31%) P: 176 (67,69%)
Kontrol : Pejabat pengampu kegiatan Eselon II : L : 1 P : 0 Eselon III : L : P : 1 Eselon IV : L : 0 P : 1
Manfaat : Jumlah wakil kepala sekolah urusan kurikulum yang dapat menyusuan soal asesmen nasional L: 84 (32,31%) P: 176 (67,69%)
Akses:
Adanya kesamaan akses untuk mendapatkan pelatihan tentang model soal asesmen nasional L: 84 (32,31%) P: 176 (67,69%)
Partisipasi:
Proporsi jumlah wakil kepala sekolah urusan kurikulum perempuan lebih besar daripada lakilaki
Kontrol:
Pejabat pengawas subkegiatan Penyelenggaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi SMP didominasi oleh perempuan
Manfaat:
Wakil kepala sekolah urusan kurikulum dapat Menyusun soal asesmen nasional untuk mendukung program pelaksanaan asesmen nasional Kemdikbudristek
1. Masih adanya SDM di PD terkait yang belum memahami konsep gender 2. Belum terciptanya budaya organisasi yang ramah terhadap salah satu gender Mayoritas wakil kepala sekolah urusan kurikulum karena dianggap lebih mampu menangani terkait kurikulum di sekolah. Memberikan pelatihan tentang model soal asesmen nasional yang responsif gender. 1. Sosialisasi peraturan ujian sekolah dan asesmen nasional 2. Menyusun POS, peraturan ujian sekolah 3. Menyusun soal asesmen nasional 4. Monitoring dan evaluasi ujian sekolah dan asesmen Data wakil kepala sekolah urusan kurikulum yang mengikuti pelatihan tentang model soal asesmen nasional sebagai berikut: L: 84 (32,31%) P: 176 (67,69%)
Output:
Jumlah lembaga SMP yang dibina dalam Penyelenggaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik: 300 lembaga
Outcome:
Persentase SMP terakreditasi minimal B: 96,79%