| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Tujuan Sub Kegiatan:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif |
Data Umum:
umlah masyarakat di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya L: 76.255 P: 79.304
Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan public meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat : pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi
Ruang lingkup pelayanan pemerintahan dan pelayanan public meliputi pelayanan jasa public serta pelayanan administrative kependudukan yang diatur dalam perundang-undangan untuk menjamin kelancaran
penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina dan penanggung jawab.
Ruang lingkup pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik meliputi pelayanan administratif kependudukan yang diatur dalam perundang- undangan Untuk menjamin kelancaran
|
Akses:
Adanya kesamaan akses dalam mendapatkan informasi terkait pemahaman dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.
Partisipasi:
Seluruh warga masyarakat di Kecamatan Wonokromo
Kontrol:
Masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan dengan Kecamatan Wonokromo dan keluraha se Kecamatan Wonokromo
Manfaat:
Semua masyarakat baik laki-laki dan perempuan menerima manfaat terkait pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik |
Terdapat pengajuan administrasi kependudukan yang bergantung pada Perangkat Daerah lain | - Pengetahuan masyarakat yang kurang akan pentingnya partisipasi - Anggapan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki manfaat sehingga masyarakat lebih mengutamakan kegiatan yang lain | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif | - Mendatangani pakta integritas - Dibuat SOP, visi, misi serta maklumat pelayanan | - Data pelayanan masyarakat yang telah diberikan pada tahun lalu - Data masyarakat yang melakukanpelayanan ke Kelurahan dan Kecamatan |
Output:
Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat Peningkatan Tingkat Kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik
Outcome:
Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan |