| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan:
Tujuan Sub Kegiatan:
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
Data Umum:
Jumlah Warga Kecamatan Karang Pilang L : 36.849 P : 37.592
Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi: L : 195 P : 25
Jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK,RW,RT) yang menerima operasional pengelolaan administrasi L : 195 P : 25
Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut Eselon III : L : 1 P : Eselon IV : L : 6 P : 2
Meningkatnya jumlah tokoh masyarakat (LPMK,RW,RT) yang memperbaiki mutu pelayanan L : 195 P : 25
|
Akses:
Adanya kesamaan kesempatan menerima informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi. Namun jumlah penerima informasi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dengan perbandingan laki-laki (89%) perempuan (11%)
Partisipasi:
Proporsi jumlah tokoh masyarakat (LPMK,RW,RT) yang menerima operasional pengelolaan administrasi lebih banyak laki-laki daripada perempuan dengan presentasi laki-laki 89%, perempuan 11%
Kontrol:
Proporsi pejabat yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini didominasi laki-laki
Manfaat:
Proporsi tokoh masyarakat (LPMK,RW,RT) laki-laki yang memperbaiki mutu pelayanan lebih tinggi dari perempuan Dengan perbandingan laki-laki (89%) perempuan (11%) |
- Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang konsep Gender atau pembangunan responsif Gender - Kurang tersedianya operasional pengelolaan administrasi untuk mendukung kesetaraan Gender | - Adanya persepsi masyarakat bahwa pengelola administrasi pelayanan adalah laki-laki - Adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan pemahaman administrasi pelayanan yang baik | Meningkatkan mutu pelayanan tokoh masyarakat tentang administrasi kemasyarakatan baik laki-laki maupun perempuan | 1. Monitoring Pengelolaan Administrasi Pelayanan 2. Pemberian Honor bagi Tokoh Masyarakat | - Jumlah tokoh masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi L : 195 P : 25 -Jumlah tokoh masyarakat (LPMK,RW,RT) yang menerima Operasional Pengelolaan Administrasi L : 195 P : 25 - Jumlah tokoh masyarakat (LPMK,RW,RT) yang memperbaiki mutu pelayanan L : 195 P : 25 |
Output:
Meningkatkan akses informasi tentang operasional pengelolaan administrasi
Outcome:
Meningkatnya tokoh masyarakat (LPMK.RW,RT) yang memperbaiki mutu pelayanan |