| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan:
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Tujuan Sub Kegiatan:
Menyusun Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
Data Umum:
Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pembayaran JKK dan JKM bagi 751 Ketua Lembaga se Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya
Ketua Lembaga terdiri dari :
LPMK : 8
L : 8
P : -
RT : 663
L : 591
P : 72
RW : 78
L : 72
P : 6
Ketua Lembaga terdiri dari :
LPMK : 8
L : 8
P : -
RT : 663
L : 591
P : 72
RW : 78
L : 72
P : 6
Ketua Lembaga terdiri dari :
LPMK : 8
L : 8
P : -
RT : 663
L : 591
P : 72
RW : 78
L : 72
P : 6
|
Akses:
Akses banyak didominasi oleh laki-laki karena para tokoh masyarakat banyak yang laki-laki
Partisipasi:
Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki
Kontrol:
Tim dari Kasi Pemerintahan Kecamatan dengan Kepala Seksi Perempuan
Manfaat:
Manfaat kegiatan ini banyak diperoleh laki-laki |
- Sarana & Prasarana yang belum mendukung - SDM yang berwawasan gender cukup terbatas | - Adanya anggapan dari masyarakat jika pendataan lebih cocok dilakukan laki-laki - Adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan pemahaman administrasi pelayanan yang baik | Meningkatkan kinerja tokoh masyarakat yang melaksanakan tugasnya | 1. Melakukan pendataan dan sosialisasi 2. Monitoring Pengelolaan Administrasi Pelayanan | Jumlah tokoh masyarakat yang mendapatkan pembayaran JKK dan JKM Tahun 2022 : 0 orang Tahun 2023 : 751 orang Yang terdiri dari : LPMK : 8 L : 8 P : - RT : 663 L : 591 P : 72 RW : 78 L : 72 P : 6 |
Output:
Melakukan pendataan dan sosialisasi :1 Kegiatan Monitoring Pengelolaan Administrasi Pelayanan : 12 kegiatan
Outcome:
Outcome 1. Indikator Program: Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah : 100% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan : 751 lembaga 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 laporan |