Gender Analysis Pathway
Kecamatan Sukomanunggal

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis Data Pembuka Wawasan Isu Gender Kebijakan dan Rencana Ke Depan Pengukuran Hasil
Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base-line) Indikator Gender
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program:
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan:
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Tujuan Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan meningkat dan lebih efektif
Data Umum:
Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Ketua RT, RW, dan LPMK di Kecamatan Sukomanunggal
Kelurahan Putat Gede : LPMK : 1 ( L= 1) RW : 4 ( P = 1 L = 3) RT : 18 ( P= 4 L= 14) Kelurahan Simomulyo : LPMK : 1 (L= 1) RW : 7 (P= 1 L= 6) RT : 51 (P= 5 L= 46)
Kelurahan Simomulyo Baru : LPMK : 1 (L= 1) RW :10 (P= 0 L= 10) RT :97 (P= 10 L= 87) Kelurahan Sonokwijenan : LPMK :1 (L= 1) RW :6 (P= 1 L= 5) RT :36 (P= 5 L= 31)
Kelurahan Sukomanunggal : LPMK :1 (L= 1) RW :5 (P= 1 L= 4) RT :32 (P= 6 L= 26) Kelurahan Tanjungsari : LPMK :1 (L= 1) RW :4 (P= 0 L= 4) RT :47 (P= 6 L= 41)
Jumlah Penduduk Kecamatan Sukomanunggal Per 31 Desember 2023 L = 52.030 P = 52.756 Jumlah RW se Kecamatan Sukomanunggal sejumlah RW = 36
Akses:
Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT)yang menerima Operasional Pengelolaan Administrasi, masih didominasi laki-laki.
Partisipasi:
Seluruh Ketua Lembaga Masyarakat Wilayah Kecamatan Sukomanunggal meliputi RT, RW, dan LPMK
Kontrol:
Yang memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan/kebijakan terkait adalah Camat melalui Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Manfaat:
Mendapatkan fasilitas jaminan kecelakaan kerja
SDM : Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang Gender/Responsif gender. Kurang tersedianya operasional pengelola administasi untuk mendukung kesetaraan gender. Anggaran : Anggaran yang digunakan pada kegiatan ini adalah APBD dan sudah memadai. 1) Adanya persepsi masyarakat bahwa lembaga RT RW LPMK adalah laki-laki. 2) Adanya anggapan bahwa perempuan hanya beraktifitas untuk pengurusan Rumah Tangga. Tujuan pelaksanaan subkegiatan adalah untuk pencapaian Program Peyelenggaraan Pemerintah Umum yang lebih responsif gender. Monitoring Kegiatan Pelayanan masyarakat dan Administrasi yang dilaksanakan oleh LPMK,RW dan RT. Merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan. Jumlah tokoh yang mendapatkan pembayaran JKK danJKM Tahun 2024: LPMK total 6 orang: L = 6 | P = 0 RW total 42 orang L = 32 | P = 10 RT total 281 orang: L = 245 | P = 36
Output:
Bukti Pembayaran Tagihan
Outcome:
Ketua RT, RW, dan LPMK terjamin dalam melaksanakan tugas