| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan:
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan:
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
Tujuan Sub Kegiatan:
Penyederhanaan proses pelayanan public melalui pelayan terpadu di lingkup penanaman modal |
Data Umum:
Pegawai DPMPTSP yang bertugas dalam pelaksanaan sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN
ASN Pejabat Fungsional
Laki-laki:0
Perempuan :1
Staff ASN
laki-laki : 2
perempuan : 2
Tenaga Kontrak
laki-laki : 6
perempuan : 2
-
|
Akses:
Akses laki - laki dan perempuan dalam mendapatkan informasi mengenai sosialisasi perizinan berusaha/ Klinik pembinaan berusaha adalah sama
Partisipasi:
Proporsi pemilik usaha perempuan yang mengikuti sosialisasi perizinan berusaha/ Klinik pembinaan berusaha lebih besar dibandingkan laki - laki
Kontrol:
Pelaksana kegiatan sosialisasi perizinan berusaha/ Klinik pembinaan berusaha yang menduduki Eselon II ialah Laki-Laki dan Eselon III ialah Laki-laki.
Manfaat:
Manfaat bagi kegiatan ini secara langsung tidak membatasi laki-laki ataupun perempuan |
Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan ini adalah UU dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya Tidak ada peraturan yang membatasi kesamaan hak dalam memperoleh layanan perizinan. SDM yang terlibat pada kegiatan ini mencukupi dengan bantuan petugas pelayanan dari Perangkat Daerah terkait. Anggaran pada kegiatan ini telah mencukupi. Sistem yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini telah memadai dan telah mencukupi yakni Sistem Elektronik Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan ını telah memadai dimana terdapat Fasilitas Bagi disabilitas dan Ruang Laktasi bagi Ibu menyusui yang datang ke unit perizinan. | Faktor Luar yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ini adalah kesadaran masyarakat untuk memiliki legalitas usaha | Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif, dengan cara : 1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakatyang efektif dan efisien; 2. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat. 4. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya terhadap aspek mutu, keselamatan dan keamanan barang/produk bekerjasama dengan PD Teknis lain seperti Dinkes terkait Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) serta dengan instansi lain seperti lembaga sertifikasi halal dan BPJS Ketenagakerjaan. | Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan pelayanan perizinan berusaha baik online atau offline, dengan cara 1. Memverifikasi berkas permohonan perizinan berusaha; 2. Memberikan informasi terkait perizinan berusaha kepada seluruh lapisan masyarakat; 3. Menangani pengaduan terkait berkas permohonan perizinan | Pegawai DPMPTSP yang bertugas dalam pelaksanaan sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari: ASN Pejabat Fungsional Laki-laki:0 Perempuan :1 Staff ASN laki-laki : 2 perempuan : 2 Tenaga Kontrak laki-laki : 6 perempuan : 2 |
Output:
Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti kegiatan kegiatan melalui sosialisasi perizinan berusaha berdasarkan perhitungan daftar hadir pada bulan Januari - Desember 2023 sebanyak 7.300 pelaku usaha dengan rincian: - laki — laki: 2.084 (29%) pelaku usaha - Perempuan: 5.216 (71%) pelaku usaha.
Outcome:
Target pada tahun 2024 untuk sub kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perizinan berusaha dengan target sebanyak 5000 peserta |