| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan:
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan:
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tujuan Sub Kegiatan:
Meningkatkan Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
Data Umum:
Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L : 267 P : 87
Jumlah Perangkat Daerah di Kota Surabaya : 60 Perangkat Daerah
Data bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya L : 44 P : 93
-
-
|
Akses:
Adanya akses informasi terkait Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Partisipasi:
Proporsi Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah, berjenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki
Kontrol:
-
Manfaat:
- |
- Tingkat kemampua n bendahara dan Pejabat Penatausa haan Keuangan Perangkat Daerah masih belum optimal - Masih adanya dominasi perempua n dalam proses penatausa haan keuangan Perangkat Daerah | - Adanya perubahan kebijakan terkait pengelolaan keuangan - Perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan sistem aplikasi pengelolaan keuangan | - Meningkatkan jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Meningkatkan penatausahaan pengelolaan keuangan, penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akurat, transparan serta akuntabel | Peningkatan kompetensi bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam bentuk - Pendampinga n kepada Perangkat Daerah terkait mekanisme penatausahaan keuangan - Sosialisasi Perwali tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi - Sosialisasi Undang- Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur - Sosialisasi Internet Banking | Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada tahun 2023 telah melaksanakan serangkaian pendampingan dan sosilisasi dalam upaya peningkatan kompetensi bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah |
Output:
Terlaksananya peningkatan kompetensi bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan bagi 137 orang
Outcome:
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Indikator Program: Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran |