| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan:
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH.
Sub Kegiatan:
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Tujuan Sub Kegiatan:
Mengiventarisir berbagai potensi konflik agar terciptanya rasa aman, tentram, tertib dan kondusif di Masyarakat. |
Data Umum:
Semakin padat penduduk di wilayah Kecamatan Sambikerep, Maka akan semakin banyak terjadinya Konflik Sosial di MasyarakatPendeteksian dini permasalahan di masyarakat sebelum terjadinya konflik.
Menginventarisir berbagai potensi konflik agar terciptanya rasa aman, tentram, tertib dan kondusif di masyarakat.
Permasalahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya yg berbeda suku bangsa dan agama, maka diperlukan penanganan dan antisipasi secepatnya sebelum terjadinya konflik sosial
Pendeteksian dini permasalahan di masyarakat sebelum terjadinya konflik sosial
Jumlah Penduduk Kecamatan Sambikerep yaitu :
A. Laki-laki = 33.743 Orang
B. Perempuan = 34.200 Orang.
|
Akses:
Kecenderungan petugas Laki-laki lebih banyak daripada petugas perempuan yg berjumlah = 2 (Dua) Orang.
Partisipasi:
Ada 2 (Dua) Perempuan yg dilibatkan
Kontrol:
Kasie Trantibum memberikan kesempatan kepada petugas laki-laki lebih banyak
Manfaat:
Memberikan kesempatan kepada petugas laki-laki lebih banyak |
Masih kurangnya kaum perempuan yang di libatkan dalam penyelesaian konflik. | 1. Adanya pemahaman bahwa peran wanita hanya sebatas pada pekerjaan administrasi saja. 2. Pemahaman di masyarakat bahwa hanya laki-laki yg memiliki tanggungjawab terkait penanganan konflik sosial. | Diberikannya kesempatan peran perempuan dalam penanganan konflik sosial. | Penambahan jumlah petugas perempuan yg dilibatkan dalam penyelesaian komflik | Jumlah aparat lebih dominan laki-laki daripada perempuan perbandingannya yaitu : A. Laki-laki = 90% B. Perempuan = 10% |
Output:
Jumlah laporan konflik sosial yang ditangani.
Outcome:
Terlibatnya laki-laki maupun perempuan dalam penanganan konflik yg terjadi di masyarakat. |