| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan:
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Sub Kegiatan:
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Tujuan Sub Kegiatan:
Peningkatan perumusan kebijakan sebagai penentu arah teknis kegiatan pengawasan di Bidang Pengawasan yang responsif gender tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. |
Data Umum:
Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 35 Badan/Dinas/Bagi an, 31 Kecamatan
Jumlah Pegawai (PNS)
L: 4151 jiwa
P: 6373 jiwa
Jumlah Pegawai (PPPK)
L: 823 jiwa
P: 1889 jiwa
Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat
Kota Surabaya sebanyak 64 pegawai. -
Jabatan Struktural Eselon II: 1 orang, Eselon
III : 5, Eselon IV : 3 orang,
- Jabatan Fungsional. Auditor Madya : 11 orang, Auditor Muda: 14 orang, - Staf : 14 orang
|
Akses:
kesamaan peluang untuk mendapatkan informasi terkait arah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang mengakomodir konsep responsif gender
Partisipasi:
Jumlah pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya didominasi oleh laki-laki
Kontrol:
- Pengawasan untuk mengawal pembangunan - Pengawasan untuk mendorong kualitas pelayanan publik - Pengawasan pengamanan asset negara. - Peningkatan kualitas tata kelola
Manfaat:
Optimalisasi perumusan kebijakan sebagai penentu arah teknis kegiatan fasilitasi pengawasan yang responsif gender dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah |
Masih adanya SDM di PD terkait yang belum memahami konsep gender dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan - Belum terciptanya budaya organisasi yang responsif gender | Kecenderungan anggapan bahwa laki-laki lebih cakap dalam kepemimpinan - Masih kurangnya jumlah auditor laki-laki dengan kualifikasi sarjana ekonomi/akuntansi | Peningkatan kualitas pedoman tata cara atau teknis pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan, yang menjadi tanggung jawab Inspektorat yang mengakomodir kepentingan laki-laki maupun Perempuan - Perumusan kebijakan pengawasan yang memperhatikan kepentingan laki-laki maupun Perempuan (responsif gender) | Peningkatan frekuensi asistensi pada perangkat daerah terkait kesesuaian peran dengan tugas dan kewenangan jabatan - Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan - Peningkatan kompetensi auditor terkait kebijakan teknis di bidang pengawasan yang responsif gender | Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang dilakukan pendampingan yaitu 35 Badan/Dinas/ Bagian, 31 Kecamatan |
Output:
Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti
Outcome:
… |