| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan:
Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan:
Pendampingan, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Tujuan Sub Kegiatan:
Memberikan keyakinan kepada Perangkat Daerah bahwa pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan pertanggungjawaban suatu kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
Data Umum:
Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 35 Badan/Dinas/Bagian, 31 Kecamatan
Jumlah Pegawai
(PNS)
L: 4151 jiwa
P: 6373 jiwa
Jumiah Pegawai
(PPPK)
P:1889 jiwa
L: 823 jiwa
Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat
Kota Surabaya sebanyak 64 pegawai. -
Jabatan Struktural Eselon II: 1 orang, Eselon
III : 5, Eselon IV : 3 orang,
- Jabatan Fungsional. Auditor Madya : 11 orang, Auditor Muda: 14 orang, - Staf : 14 orang
|
Akses:
Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban.
Partisipasi:
Partisipasi auditor yang melaksanakan pendampingan dan asistensi didominasi oleh perempuan.
Kontrol:
- Kegiatan pendampingan dan asistensi konsisten dilakukan setiap bulan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, d an pelaporan). - Pengawasan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang baik
Manfaat:
akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif. |
- Masih adanya SDM di PD terkait yang belum memahami konsep gender dalam pelaksanaan pendampingan dan asistensi. - Belum terciptanya budaya organisasi yang responsif gender | Kecenderungan anggapan bahwa laki-laki lebih fokus dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab atas jabatannya - Masih kurangnya pemahaman keselarasan perencanaan strategis dengan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya - Kecenderungan bahwa perempuan dianggap lebih detail dalam proses perencanaan | - Peningkatan kompetensi dan asistensi terkait keefektifan, keefisienan, dan akuntabilitas atas penyelenggara an Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. - Peningkatan pemahaman terkait keterkaitan antara target kinerja dengan capaian kinerja. | - Peningkatan frekuensi terkait asistensi pada perangkat daerah terkait keefektifan, keefisienan, dan akuntabilitas atas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan dacrarintah - Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan Kegiatan -Pembinaan kepada para auditor terkait pengujian atas keefektifan, keefisienan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang dilakukan pendampingan yaitu 35 Badan/Dinas/ Bagian, 31 Kecamatan |
Output:
- Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi. - Jumlah Perangkat diarakyang Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian reformasi Birokrasi.
Outcome:
… |