Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program: 1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tujuan Sub Kegiatan: Tercapainya lembaga pendidikan/sekolah yang bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan	Data Umum: 1.Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%) 2. Jumlah kepala sekolah SDNegeri dan Swasta yangn mengikutin sosialisasi akreditasi jenjangn SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%) Akses: Adanya kesamaan akses bagi kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (3ac6,12%) P: 359 (63,88%) Partisipasi: Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%) Dari data tersebut terdapat perbedaan yakni kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD lebih banyak perempuan daripada laik-laki Kontrol: Pejabat pengawas subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah didominasi oleh perempuan. Pejabat pengampu kegiatan Eselon II : L : 1 P : 0 Eselon III : L : 0 P : 1 Eselon IV : L : 0 P : 1 Manfaat: Sosialisasi membantu para guru dan staf sekolah untuk memahami secara mendalam proses akreditasi, persyaratan yang harus dipenuhi, dan kriteria penilaian yang digunakan. Melalui akreditasi, sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Hal ini mencakup aspek pengajaran, kurikulum, fasilitas, dan berbagai aspek lainnya. Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%)	Akses: Adanya kesamaan akses bagi kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (3ac6,12%) P: 359 (63,88%) Partisipasi: Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%) Dari data tersebut terdapat perbedaan yakni kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD lebih banyak perempuan daripada laik-laki Kontrol: Pejabat pengawas subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah didominasi oleh perempuan. Pejabat pengampu kegiatan Eselon II : L : 1 P : 0 Eselon III : L : 0 P : 1 Eselon IV : L : 0 P : 1 Manfaat: Sosialisasi membantu para guru dan staf sekolah untuk memahami secara mendalam proses akreditasi, persyaratan yang harus dipenuhi, dan kriteria penilaian yang digunakan. Melalui akreditasi, sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Hal ini mencakup aspek pengajaran, kurikulum, fasilitas, dan berbagai aspek lainnya. Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%)	1. Belum semua SDM memahami konsep Pengarusutamaan gender&Perencanaan Penganggaran responsif Gender 2. Terjadinya iskriminasi dan prasangka gender dalam kebijakan, praktik, atau perilaku individu dapat menciptakan kesenjangan dalam akses dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan manajemen sekolah.	Kendala di lapangan adalah kurangnya dukungan peran positif untuk setiap gender dapat menjadi penghambat pengambilan keputusan dan manajemen sekolah.	Meningkatkan kelembagaan dan manajemen sekolah yang mendukung pemberdayaan dan kesetaraan gender, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil.	1.Melaksanakan program pelatihan untuk kepala sekolah sekolah tentang kesetaraan gender, kesadaran akan stereotip, dan cara mengatasi bias gender 2.Mengintegrasi kan materi pendidikan tentang kesetaraan gender dalam kebijakan sekolah mendukung pemberdayaan dan tidak mendiskriminasi berdasarkan gender. 3. Mengadakanm acara dan kegiatan yang mempromosikan inklusivitas, serta memberikan dukungan khusus untuk peserta didik yang mungkin menghadapi hambatan gender.	1.Rapatkoordinasi Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SD Negeri dan Swasta terkait konsep Pengarusutamaan gender&Perencanaan Penganggaran responsif Gender 2.Sosialisasi kegiatan akreditasi jenjang SD 3.Pelaksanaan akreditasi jenjang SD	Output: 1. Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pengarahan: SDN: 284 orang SDS: 231 orang 2. . Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%) 3. Jumlah . Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang n akreditasi jenjang SD mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%) Outcome: 1. Indikator Program: Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga Kependidikan 90% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 259 satuan pendidikan

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformulasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Program:
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan:
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Sub Kegiatan:
1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Tujuan Sub Kegiatan:
Tercapainya lembaga pendidikan/sekolah yang bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan

Data Umum:
1.Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%) 2. Jumlah kepala sekolah SDNegeri dan Swasta yangn mengikutin sosialisasi akreditasi jenjangn SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%)

Akses: Adanya kesamaan akses bagi kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (3ac6,12%) P: 359 (63,88%)

Partisipasi: Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%) Dari data tersebut terdapat perbedaan yakni kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD lebih banyak perempuan daripada laik-laki

Kontrol: Pejabat pengawas subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah didominasi oleh perempuan. Pejabat pengampu kegiatan Eselon II : L : 1 P : 0 Eselon III : L : 0 P : 1 Eselon IV : L : 0 P : 1

Manfaat: Sosialisasi membantu para guru dan staf sekolah untuk memahami secara mendalam proses akreditasi, persyaratan yang harus dipenuhi, dan kriteria penilaian yang digunakan. Melalui akreditasi, sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Hal ini mencakup aspek pengajaran, kurikulum, fasilitas, dan berbagai aspek lainnya. Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%)

Akses:
Adanya kesamaan akses bagi kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (3ac6,12%) P: 359 (63,88%)

Partisipasi:
Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%) Dari data tersebut terdapat perbedaan yakni kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD lebih banyak perempuan daripada laik-laki

Kontrol:
Pejabat pengawas subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah didominasi oleh perempuan. Pejabat pengampu kegiatan Eselon II : L : 1 P : 0 Eselon III : L : 0 P : 1 Eselon IV : L : 0 P : 1

Manfaat:
Sosialisasi membantu para guru dan staf sekolah untuk memahami secara mendalam proses akreditasi, persyaratan yang harus dipenuhi, dan kriteria penilaian yang digunakan. Melalui akreditasi, sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Hal ini mencakup aspek pengajaran, kurikulum, fasilitas, dan berbagai aspek lainnya. Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%)

1. Belum semua SDM memahami konsep Pengarusutamaan gender&Perencanaan Penganggaran responsif Gender 2. Terjadinya iskriminasi dan prasangka gender dalam kebijakan, praktik, atau perilaku individu dapat menciptakan kesenjangan dalam akses dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan manajemen sekolah.

Kendala di lapangan adalah kurangnya dukungan peran positif untuk setiap gender dapat menjadi penghambat pengambilan keputusan dan manajemen sekolah.

Meningkatkan kelembagaan dan manajemen sekolah yang mendukung pemberdayaan dan kesetaraan gender, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil.

1.Melaksanakan program pelatihan untuk kepala sekolah sekolah tentang kesetaraan gender, kesadaran akan stereotip, dan cara mengatasi bias gender 2.Mengintegrasi kan materi pendidikan tentang kesetaraan gender dalam kebijakan sekolah mendukung pemberdayaan dan tidak mendiskriminasi berdasarkan gender. 3. Mengadakanm acara dan kegiatan yang mempromosikan inklusivitas, serta memberikan dukungan khusus untuk peserta didik yang mungkin menghadapi hambatan gender.

1.Rapatkoordinasi Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SD Negeri dan Swasta terkait konsep Pengarusutamaan gender&Perencanaan Penganggaran responsif Gender 2.Sosialisasi kegiatan akreditasi jenjang SD 3.Pelaksanaan akreditasi jenjang SD

Output:
1. Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pengarahan: SDN: 284 orang SDS: 231 orang 2. . Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%) 3. Jumlah . Jumlah kepala sekolah SD Negeri dan Swasta yang n akreditasi jenjang SD mengikuti sosialisasi akreditasi jenjang SD : L: 203 (36,12%) P: 359 (63,88%)

Outcome:
1. Indikator Program: Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga Kependidikan 90% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 259 satuan pendidikan

Gender Analysis Pathway Dinas Pendidikan

Gender Analysis Pathway
Dinas Pendidikan