Gender Analysis Pathway
Dinas Pendidikan

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis Data Pembuka Wawasan Isu Gender Kebijakan dan Rencana Ke Depan Pengukuran Hasil
Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base-line) Indikator Gender
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program:
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan:
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan:
1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Tujuan Sub Kegiatan:
Menyosialisasikan Kebijakan tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Asesmen Nasional, Memberikan Pelatihan kepada Guru tentang Model Soal Asesmen Nasional dan Rencana Pembelajarannya, serta Menyusun Soal Asesmen Nasional
Data Umum:
1.Jumlah Guru SMP Negeri dan Swasta L: 4.572 (54,02%) P: 3.891 (45,98%) 2.Wakil Kepala Sekolah Kurikulum Mendapatkan Bimbingan Teknis Pendidikan L: 91 (34,08%) P: 176 (65,92%)
Akses: Adanya kesamaan akses bagi wakil kepala sekolah kurikulum yang mendapatkan bimbingan teknis pendidikan L: 91 (34,08%) P: 176 (65,92%)
Partisipasi: Jumlah wakil kepala sekolah yang mendapatkan bimbingan teknis pendidikan L: 91 (34,08%) P: 176 (65,92%) Dari data tersebut terdapat perbedaan pengikut bimbingan teknis antara wakil kepala sekolah kurikulum perempuan dengan laki-laki sebesar 31,84%.
Kontrol: Pejabat pengawas subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik didominasi oleh laki-laki. Pejabat pengampu kegiatan Eselon II: L: 1 P: 0 Eselon III: L: 1 P: 0 Eselon IV: L: 0 P: 1
Manfaat: Bimbingan teknis bagi wakil kepala sekolah kurikulum untuk Model Soal Asesmen Nasional dan rencana pembelajarannya. Jumlah wakil kepala sekolah yang mendapatkan bimbingan teknis pendidikan L: 91 (34,08%) P: 176 (65,92%)
Akses:
Adanya kesamaan akses bagi wakil kepala sekolah kurikulum yang mendapatkan bimbingan teknis pendidikan L: 91 (34,08%) P: 176 (65,92%) P: 47 (69,12%)
Partisipasi:
Jumlah wakil kepala sekolah yang mendapatkan bimbingan teknis pendidikan L: 91 (34,08%) P: 176 (65,92%) Dari data tersebut terdapat perbedaan pengikut bimbingan teknis antara wakil kepala sekolah kurikulum perempuan dengan laki-laki sebesar 31,84%.
Kontrol:
Pejabat pengawas subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik didominasi oleh laki-laki. Pejabat pengampu kegiatan Eselon II: L: 1 P: 0 Eselon III: L: 1 P: 0 Eselon IV: L: 0 P: 1
Manfaat:
Bimbingan teknis bagi wakil kepala sekolah kurikulum untuk Model Soal Asesmen Nasional dan rencana pembelajarannya. Jumlah wakil kepala sekolah yang mendapatkan bimbingan teknis pendidikan L: 91 (34,08%) P: 176 (65,92%)
Belum semua SDM memahami konsep Pengarusutamaan Gender & Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kendala di lapangan adalah pelatihan bimbingan teknis kadang terlambat dilaksanakan dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana, serta kesiapan wakil kepala sekolah kurikulum. Memberikan penguatan implementasi bimbingan teknis kurikulum kepada wakil kepala sekolah kurikulum sebanyak 39.248 satuan pendidikan 1. Memberikan pendampingan pada staf perwakilan bidang untuk mempelajari konsep Pengarusutamaan Gender & Perencanaan Penganggaran Responsif Gender. 2.Memberikan penguatan implementasi bimbingan teknis untuk standar kurikulum sekolah menengah pertama. 1. Rapat koordinasi internal Dinas Pendidikan terkait konsep Pengarusutamaan Gender & Perencanaan Penganggaran Responsif Gender. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama
Output:
1. Jumlah guru SMPN/SMPS yang mengikuti pengarahan terkait konsep pengarusutamaan gender dan perencanaan responsif gender sebanyak 8.463. 2. Melakukan sosialisasi kepada wakil kepala sekolah kurikulum yang terdapat 39.248 satuan pendidikan
Outcome:
1. Indikator Program: Persentase SMP terakreditasi minimal B: 96,79% 2. Indikator Kegiatan: Indeks Pendidikan: 79,33% 3. Indikator Subkegiatan: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar: 39.248 satuan pendidikan