Gender Analysis Pathway
Dinas Pendidikan

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis Data Pembuka Wawasan Isu Gender Kebijakan dan Rencana Ke Depan Pengukuran Hasil
Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base-line) Indikator Gender
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program:
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan:
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan:
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD
Tujuan Sub Kegiatan:
Untuk meningkatkan layanan pendidikan PAUD serta membantu pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Data Umum:
Jumlah siswa yang menerima BOP PAUD L: 48.179 (50,96%) P: 46.357 (49,04%) Siswa yang menerima BOP PAUD L: 48.179 (50,96%) P: 46.357 (49,04%)
Akses: Adanya kesamaan akses bagi siswa yang menerima BOP PAUD L: 48.179 (50,96%) P: 46.357 (49,04%)
Partisipasi: Jumlah siswa yang menerima BOP PAUD L: 48.179 (50,96%) P: 46.357 (49,04%) Dari data tersebut terdapat perbedaan, yakni lebih banyak siswa laki-laki yang menerima BOP PAUD daripada perempuan.
Kontrol: Pejabat pengawas subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik didominasi oleh laki-laki. Pejabat pengampu kegiatan: Eselon II: L: 1 P: 0 Eselon III: L: 1 P: 0 Eselon IV: L: 1 P: 0
Manfaat: Peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa adanya pungutan biaya.
Akses:
Adanya kesamaan akses bagi siswa yang menerima BOP PAUD L: 48.179 (50,96%) P: 46.357 (49,04%)
Partisipasi:
Jumlah siswa yang menerima BOP PAUD L: 48.179 (50,96%) P: 46.357 (49,04%) Dari data tersebut terdapat perbedaan, yakni lebih banyak siswa laki-laki yang menerima BOP PAUD daripada perempuan.
Kontrol:
Pejabat pengawas subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik didominasi oleh laki-laki. Pejabat pengampu kegiatan: Eselon II: L: 1 P: 0 Eselon III: L: 1 P: 0 Eselon IV: L: 1 P: 0
Manfaat:
Peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa adanya pungutan biaya.
1.Belum semua SDM memahami konsep Pengarusutamaan gender & Perencanaan Penganggaran responsif Gender. 2. Kurangnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan alokasi dana BOP PAUD di sekolah dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam penerimaan manfaat Norma dan budaya masyarakat yang membatasi peran perempuan atau memberikan preferensi kepada laki-laki dapat menciptakan kesenjangan dalam akses perempuan terhadap bantuan BOP PAUD Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang sensitif terhadap gender untuk memastikan penerimaan manfaat Dana BOP PAUD berdasarkan prinsip kesetaraan 1. Memberikan pendampingan pada staf perwakilan bidang untuk mempelajari konsep Pengarusutamaan gender & Perencanaan Penganggaran responsif Gender. 2. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditentukan setiap tahunnya. 3. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan terkait data siswa yang memperoleh intervensi BOP PAUD Rapat koordinasi internal Dinas Pendidikan terkait konsep Pengarusutamaan gender & 1. 1.Perencanaan Penganggaran responsif Gender. 2. Pemerataan dan keadilan atas intervensi yang diberikan. 3. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan terkait pengelolaan Dana BOS
Output:
1. Jumlah Pegawai yang mengikuti pengarahan terkait konsep Pengarusutamaan gender & Perencanaan Penganggaran responsif Gender: L: 73 orang (65,17%) P: 39 orang (34,82%) 2. Jumlah siswa yang menerima BOP PAUD: L: 48.179 (50,96%) P: 46.357 (49,04%) 3. Jumlah siswa yang menerima BOP PAUD: L: 48.179 (50,96%) P: 46.357 (49,04%
Outcome:
1. Indikator Program: Persentase guru PAUD yang kompeten: 100% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP: 2.479 satuan pendidikan 3. Indikator Subkegiatan: Jumlah siswa yang menerima BOP PAUD: L: 48.179 (50,96%) P: 46.357 (49,04%)