| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan:
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan
Tujuan Sub Kegiatan:
Meningkatkan kualitas jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang undangan |
Data Umum:
Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
Jumlah aparat penertiban Kecamatan Laki -laki : 7; Perempuan : 0
Perbantuan BKO Polisi Pamong Praja Pusat Laki - Laki : 7; Perempuan : 0
Petugas lebih banyak di dominasi laki-laki
Petugas aparat penertiban tidak banyak diminati oleh perempuan
|
Akses:
Kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi didominasi laki laki
Partisipasi:
Proporsi aparat yang melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja di dominasi laki-laki
Kontrol:
Semua pengampu kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja ada di Kecamatan
Manfaat:
Tercapainya peningkatan frekuensi kegiatan aparat penertiban terkait pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja |
Masih adanya SDM yang belum memahami gender atau kegiatan yang responsif gender | Persepsi masyarakat bahwa hanya laki - laki yang memiliki tanggung jawab terkait kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja | Meningkatkan frekuensi kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja | Monitoring kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja | Kegiatan rutin dilaksanakan setiap bulan |
Output:
Presentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan
Outcome:
Berkurangnya konflik yang ada di Kecamatan Gubeng |