Gender Analysis Pathway
Kecamatan Tegalsari

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis Data Pembuka Wawasan Isu Gender Kebijakan dan Rencana Ke Depan Pengukuran Hasil
Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base-line) Indikator Gender
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program:
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
Kegiatan:
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
Sub Kegiatan:
fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional
Tujuan Sub Kegiatan:
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
Data Umum:
Semua Masyarakat = L : 48.537 P : 49.951
LPMK L : 5 P : 0
RW (48) L : 41 P : 7
RT L : 250 P : 61
Jumlah yang hadir pembinaan Wasbang dan Ketahanan Nasional Masyarakat : L : 19 P : 15 RW : L : 1 P : 0 RT L : 0 P : 10
Akses:
Adanya kesempatan yang sama untuk masyarakat mendapatkan pembinaan terkait Wasbang dan Ketahanan Nasional
Partisipasi:
Warga Masyarakat dan Kelompok Masyarakat yang ada dan ikut dalam Pembinaan Wasbang dan Ketahanan Nasional
Kontrol:
Peserta hadir karena adanya undangan dari Kecamatan
Manfaat:
Masyarakat yang hadir dapat memperoleh pengetahuan serta informasi terkait wasbang dan Ketahanan Nasional
Belum semua masyarakat mendapatkan pembekalan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa yang memerlukan pengetahuan dan informasi tentang Wasbang dan Ketahanan Nasional adalah Laki-laki Meningkatkan keikutsertaan Masyarakat dalam pembinaan Wasbang dan Ketahanan Nasional Kegiatan Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2 kali setahun Persentase keikutsertaan Masyarakat dalam mengikuti Pembinaan Wasbang dan Ketahanan Nasional L : 0.041% P : 0.05%
Output:
2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Outcome:
persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan