Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Program:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan:
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Tujuan Sub Kegiatan:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif |
Data Umum:
Jumlah ketua lembaga yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Jumlah ketua lembaga yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
L: 297 orang
P: 67 orang
Jumlah ketua lembaga yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
L: 297 orang
P: 67 orang
Jumlah ketua lembaga yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
L: 297 orang
P: 67 orang
Jumlah ketua lembaga yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
L: 297 orang
P: 67 orang
|
Akses:
Warga, ketua lembaga mendapatkan akses ke narasumber
Partisipasi:
Belum semua Warga, ketua lembaga dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan
Kontrol:
Warga, ketua lembaga mengikuti kegiatan atas undangan dari kecamatan
Manfaat:
Menurunkan potensi konflik yang terjadi di wilayah RT, RW, kelurahan |
Kurangnya koordinasi antara ketua lembaga dengan unsur kelurahan dan kecamatan dalam mendeteksi potensi konflik di wilayah RT, RW, dan kelurahan | Kurangnya sinergitas antara ketua lembaga dengan unsur Polsek dan Koramil dalam mendeteksi potensi konflik di wilayah RT, RW, dan kelurahan | Meningkatkan sinergitas antara ketua lembaga dengan unsur kelurahan dan kecamatan serta bagaimana dengan Polsek dan Koramil dalam mendeteksi potensi konflik di wilayah RT, RW, dan kelurahan | Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2 kali setahun | Pejabat pelaksana sub kegiatan L: 3 orang P: 2 orang |
Output:
Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional = 90 orang
Outcome:
Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan 100% |