| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program perekonomian dan Pembangunan
Kegiatan:
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan:
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Tujuan Sub Kegiatan:
Terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa |
Data Umum:
Permasalahan terkait dokumen: 1. Ketidaksesuaian antara realisasi dengan perencanaan 2. Adanya revies desiain
Adanya peraturan pengadaan barang dan jasa yang sering berubah dalam pelaksanaannya
Jumlah dokumen pengadaan barang jasa melalui tender yang terselesaikan tahun 2023 sebanyak 159 dokumen
Jumlah kelompok kerja di Unit kerja pengadaan barang dan jasa berdasarkan suret perintah kerja tahun 2023 yang diterbitkan oleh kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa
Jumlah pegawai tahun anggaran 2023 sejumlah 15 orang terdiri dari :
L : 6 Anggota
P : 9 Anggota
|
Akses:
Semua perangkat daerah memiliki akses ke Bagian Pengadaan barang jasa dan administrasi pembangunan, khususunya ke Unit Kerja pengadaan barang dan jasa
Partisipasi:
Semua Perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
Kontrol:
Perangkat Daerah memiliki kewenangan untuk mengusulkan ke BPBJAP terkait Pengadaan Barang/Jasa
Manfaat:
Perangkat Daerah partisipan mendapat keabsahan, legalitas, dan kemudahan dalam proses pengadaan barang / jasa |
Kurangnya kompetensi Pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan analisis gender | 1. Perencanaan dari PD partisipan belum mempertimbangkan factor responsive gender 2. Belum adanya penanda/tagging responsive gender pada komponen pengadaan, sehingga tidak terdeteksi dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa | Terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa | Sosialisasi dan Pelatihan terhadap pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barangdan Jasa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa terkait responsive gender | Jumlah pegawai Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Peritah Kerja Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Tahun 2023 adalah sejumlah 15 orang L : 6 anggota P : 9 anggota |
Output:
Pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa yang responsive gender adalah sejumlah 15 orang L : 6 anggota P : 9 anggota
Outcome:
Terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang responsive gender. |