Gender Analysis Pathway
Kecamatan Bubutan

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis Data Pembuka Wawasan Isu Gender Kebijakan dan Rencana Ke Depan Pengukuran Hasil
Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base-line) Indikator Gender
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program:
Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik
Kegiatan:
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
Sub Kegiatan:
pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan
Tujuan Sub Kegiatan:
jumlah laporan koordinasi/memfasilitasi kebutuhan
Data Umum:
jumlah masyarakat di kecamatan bubutan
data : L = 48.598 P = 49.584
Kelompok yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan adalah RT,RW, dan LPMK
adanya kesamaan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan
masyarakat yang membutuhkan pelayanan adminduk cukup di balai RW tidak perlu jauh-jauh ke kelurahan dan maupun kecamatan
Akses:
adanya kesamaan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan
Partisipasi:
kelompok masyarakat yang membantu proses edukasi masalah adminduk
Kontrol:
pejabat yang melakukan pengawasan
Manfaat:
masyarakat yang membutuhkan pelayanan adminduk cukup di balai RW tidak perlu jauh-jauh ke kelurahan dan maupun kecamatan
tidak semua SDM dalam OPD oaham tentang konsep Gender atau Pembangunan responsive Gender masih adanya pemahaman di masyarakat bahwa wanita masih terlalu mengedepankan perasaan dari pada pemikiran meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan melalui aplikasi Klampid monitoring pengelolaan administrasi pelayanan jumlah tokoh masyarakat yang menerima informasi tentang Apliakasi Klampid New Gen
Output:
meningkatnya akses informasi tentang pentingnya administrasi kependudukan
Outcome:
meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembenahan administrasi kependudukan