| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan:
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
Sub Kegiatan:
1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Tujuan Sub Kegiatan:
Meningkatkan peran pengelola LKP dan PKBM sebagai fasilitator peningkatan mutu dari segi pengelolaan operasional kelembagaan maupun dari segi pembelajaran |
Data Umum:
1. Jumlah siswa PKBM : L : 1.897 (62,77%) P : 1.125 (37,23%)
2. Jumlah Ketua PKBM yang mendapatkan Sosialisasi Akreditasi PKBM di tahun 2024:
L : 18 (46,15%)
P : 21 (53,85%)
Pejabat pengampu kegiatan
Eselon II :
L : 1
P : 0
Eselon III :
L : 1
P : 0
Eselon IV :
L : 1
P : 0
|
Akses:
Akses bagi lembaga yang terdaftar dengan kualifikasi Adanya kesamaan akses bagi jumlah Ketua PKBM yang mendapatkan Sosialisasi Akreditasi PKBM di tahun 2024: L : 18 (46,15%) P : 21 (53,85%) (data ditulis di langkah 2)
Partisipasi:
Partisipan adalah lembaga yang telah terakreditasi Jumlah Ketua PKBM yang mendapatkan Sosialisasi Akreditasi PKBM di tahun 2024: L : 18 (46,15%) P : 21 (53,85%) Dari data tersebut terdapat perbedaan yang yakni lebih banyak perempuan daripada laki-laki
Kontrol:
Pejabat pengawas (Jika ada data kuantitatif munculkan di langkah 2) subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD didominasi oleh laki-laki.
Manfaat:
Lembaga PKBM Paket A, B dan C, LKP, peserta didik PKBM dan LKP se Surabaya, Pimpinan, Sekretaris, dan Bendahara (administrasi) LKP dan PKBM paket A, B dan C Serta SKB |
Permasalahan internal PD 1. Belum semua SDM Dispendik Kota Surabaya memahami konsep Pengarusutamaan gender & Perencanaan Penganggaran responsif Gender 2. belum ada data anak putus sekolah 3. Akses pengawas lebih banyak ada pada laki-laki | (Permasalahan diluar PD) Peran perempuan dalam pengembangan anak-anak sering diakui dan dihargai dalam konteks pendidikan nonformal/ kesetaraan, dan ini dapat menjadi faktor yang mendukung peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan nonformal/kesetaraan. Budaya atau stereotip gender tertentu yang menghubungkan perempuan dengan kemampuan mengasuh dan mengajar anak-anak, sehingga membuat mereka lebih banyak muncul dalam peran kepemimpinan di pendidikan nonformal/ kesetaraan. Sulitnya persyaratan akreditasi nasional | Meningkatkan peran pengelola LKP dan PKBM sebagai fasilitator peningkatan mutu dari segi pengelolaan operasional kelembagaan maupun dari segi pembelajaran yang responsif gender (mengurangi jumlah anak putus sekolah). | Rapat koordinasi internal Dinas Pendidikan terkait konsep Pengarusutamaan gender &Perencanaan Penganggaran responsif Gender 1. Sosialisasi untuk persiapan akreditasi 2. Bimtek persiapan 3. Memberikan pendampingan pada staf perwakilan bidang untuk mempejari konsep Pengarusutamaan gender &Perencanaan Penganggaran responsif Gender 4. Menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memastikan bahwa semua karyawan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dalam karier mereka. 5. Melakukan kegiatan penyuluhan dan peningkatan kesadaran untuk mengatasi stereotip gender dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan. | (data dasar/ tahun lalu dari rencana aksi) 1. Rapat koordinasi internal Dinas Pendidikan terkait konsep Pengarusutamaan gender & Perencanaan Penganggaran responsif Gender tahun 2024 diikuti oleh: L: 195 P: 285 2.Sosialisasi terkait dengan pengembangan bagi semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memastikan bahwa semua karyawan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dalam karier mereka. 3. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada Ketua Satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan |
Output:
1.Jumlah Pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi…… pengarahan terkait konsep Pengarusutamaan gender &Perencanaan Penganggaran responsif Gender dilaksanakan sebanyak … kali L: 5 orang (50%) P: 5 orang (50%) 2.Jumlah kepala Satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang mengiktui sosialisasi terkait dengan pembengan individu untuk memastikan semua memiliki kesempatan yang sama untung berkembang dalam karier. 3. Jumlah kepala Satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang mengikuti penyuluhan mengatasi stereotip gender
Outcome:
1.Jumlah Pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi…… pengarahan terkait konsep Pengarusutamaan gender &Perencanaan Penganggaran responsif Gender dilaksanakan sebanyak … kali L: 5 orang (50%) P: 5 orang (50%) 2.Jumlah kepala Satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang mengiktui sosialisasi terkait dengan pembengan individu untuk memastikan semua memiliki kesempatan yang sama untung berkembang dalam karier. 3. Jumlah kepala Satuan pendidikan nonformal/ kesetaraan yang mengikuti penyuluhan mengatasi stereotip gender |