| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yg Dilimpahkan Kepada Camat
Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan
Tujuan Sub Kegiatan:
Terselesainya pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan dan nonperizinan |
Data Umum:
Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Krembangan L: 57.345 P: 58.067
Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan L: 34.860 P: 35.290
Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan L : 1.344 P : 2.755
Jumlah pejabat pengampuh kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan L: 15 P: 14
Jumlah masyarakat yang telah mengajukan usulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan L: 60 P: 240
|
Akses:
Adanya kesamaan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan
Partisipasi:
Proporsi warga yang mengikuti Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan didominasi oleh perempuan Dengan perbandingan Laki laki ( 40 %) Perempuan ( 60 %)
Kontrol:
Proporsi pejabat pengampuh kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan didominasi oleh laki-laki.
Manfaat:
Akses : Adanya kesamaan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan Partisipasi: Proporsi warga yang mengikuti Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan didominasi oleh perempuan Dengan perbandingan Laki laki ( 40 %) Perempuan ( 60 %) Kontrol: Proporsi pejabat pengampuh kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan didominasi oleh laki-laki. Manfaat: Semakin banyak terselesainya pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan dan non perizinan Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kurangnya mendukung sarana dan prasarana yang ada Pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan warga masyarakat di wilayah kecamatan krembangan ~Memproses seluruh berkas administrasi kependudukan dan non perizinan ~Melaksanakan percepatan dengan melakukan administrasi kependudukan di Balai RW Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi terkait pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dg nonperizinan L: 34.860 P: 35.290 Jumlah masyarakat yang memanfaatkan kegiatan penyelenggaraan Musbangkel L: 100 P: 150 Output Meningkatkan tertib administrasi bagi warga masyarakat Outcome: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahanyg terkait dg nonperizinan sehingga tercapai tertib administrasi |
Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Kurangnya mendukung sarana dan prasarana yang ada | Pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan warga masyarakat di wilayah kecamatan krembangan | 1. Memproses seluruh berkas administrasi kependudukan dan non perizinan 2. Melaksanakan percepatan dengan melakukan administrasi kependudukan di Balai RW | Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi terkait pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dg nonperizinan L: 34.860 P: 35.290 Jumlah masyarakat yang memanfaatkan kegiatan penyelenggaraan Musbangkel L: 100 P: 150 |
Output:
Meningkatkan tertib administrasi bagi warga masyarakat
Outcome:
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahanyg terkait dg nonperizinan sehingga tercapai tertib administrasi |