Gender Analysis Pathway
Kecamatan Simokerto

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis Data Pembuka Wawasan Isu Gender Kebijakan dan Rencana Ke Depan Pengukuran Hasil
Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base-line) Indikator Gender
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan:
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan
Tujuan Sub Kegiatan:
Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Data Umum:
Jumlah masyarakat di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya L: 46,1 l Torang P: 46,566 orang
Kelompok masYarakat yang melakukan pelayanan kepada masyarakat sebanYak 48 RW di Kecamatan Simokerto
-
-
-
Akses:
Adanya kesamaan Ketua Lembaga Kemasyarakatan untuk Jaminan Sosial
Partisipasi:
Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Jaminan Sosial
Kontrol:
Jumlah Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Jaminan Sosial baik laki-laki maupun perempuan
Manfaat:
Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Jaminan Sosial
Kurang sosialisasi terkait Gender terhadap Pelayanan kepada Masyarakat Adanya persepsi masyarakat bahwa dalam Kepengurusan Lembaga Masyarakat lebih dominan laki-laki Tujuan pelaksanaan sub kegiatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada Lembaga Kemasyarakatan Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan
Output:
Peningkatan Pelayanan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan kepada Lembaga Kemasyarakatan Laporan Peningkatan Pelayanan kepada Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 12 laporan
Outcome:
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan