| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program Kepegawaian Daerah
Kegiatan:
Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan:
Pengelolaan Promosi ASN
Tujuan Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN |
Data Umum:
Jumlah ASN = 12340 L = 4877 P = 7463
Jumlah PNS yang menduduki jabatan:
Pejabat Struktural : 1216
L : 646 ; P : 570
L : 53.13% ; P : 46.88%
Proporsi jumlah Staf yang mendapatkan manfaat promosi jabatan struktural sebanyak 149 orang, lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan.
L : 77; P : 72
L : 51.68% P : 48.32%
Jumlah Staf/Tenaga fungsional/Koordinator/Sub yang belum menduduki jabatan struktural
Jumlah : 11123 orang,
L : 4231 ; P : 6892
-
|
Akses:
adanya kesamaan akses untuk laki-laki dan perempuan dalam menduduki suatu jabatan.
Partisipasi:
PNS yang mendapat kesempatan menduduki jabatan struktural
Kontrol:
Proporsi pengawas sub kegiatan pengelolaan promosi ASN didominasi oleh Perempuan
Manfaat:
Terpenuhinya kebutuhan ASN sesuai ABK |
• Pelaksanaan tidak dapat diprediksi • Penempatan pejabat struktural dapat berubah | Perlunya suatu Instansi mengisi dengan pejabat yang yang berkompeten laki-laki atau perempuan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural : 1216 L : 646 ; P : 570 L : 53.13% P : 46.88% Jumlah PNS yang belum menduduki jabatan struktural: jumlah : 11123 orang, L : 4231 P : 6892 |
Output:
meningkatnya jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan struktural dari semula L : 53.12% P : 46.88% menjadi L : 51.50% P : 48.50%
Outcome:
Persentase PNS yang berperan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya semula L : 53.13% P : 46.88% menjadi L : 51.50% P : 48.50% |