Gender Analysis Pathway
Kecamatan Simokerto

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis Data Pembuka Wawasan Isu Gender Kebijakan dan Rencana Ke Depan Pengukuran Hasil
Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Eksternal Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base-line) Indikator Gender
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program:
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Tujuan Sub Kegiatan:
Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat
Data Umum:
Jumlah masyarakat di Kecamatan Simokerto Kota Surabaya L: 46.313 orang P: 46.720 orang (Data DKB Semester I tahun 2022)
Masyarakat yang membutuhkan pelayanan Nonperizinan berasal dari semua gender baik laki-laki maupun perempuan
-
-
-
Akses:
Adanya kesamaan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Nonperizinan
Partisipasi:
Masyarakat yang membutuhkan Pelayanan Nonperijinan
Kontrol:
Jumlah masyarakat yang mengurus pelayanan nonperizinan
Manfaat:
Masyarakat mendapatkan pelayanan nonperijinan baik laki-laki maupun perempuan
Adanya Pelayanan nonperijinan yang selesai tidak tepat waktu - Kurangnya pemahaman masyarakat terkait syarat-syarat kepengurusan pelayanan

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses pelayanan
Meningkatkan pemahaman masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap syarat-syarat dan proses pelayanan Nonperijinan 1. Membuat brosur tentang proses dan syarat-syarat pengurusan pelayanan nonperijinan

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
1.Sebelumnya belum pernah dilaksanakan

2.Rutin dilakukan
Output:
1. Terlayaninya semua warga yang mengurus Pelayanan Nonperijinan baik laki-laki mapun perempuan

2. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan sebanyak 12 laporan
Outcome:
1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan

2. Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat

3. Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat