| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan:
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan:
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Tujuan Sub Kegiatan:
Peserta didik bisa mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa adanya pungutan |
Data Umum:
Jumlah siswa SD/MI : L: 161.685 (51,57%) P: 151.822 (42,43%)
Akses :
Adanya kesamaan akses untuk layanan pendidikan yang layak tanpa adanya pungutan
L: 161.685
(51,57%)
P: 151.822 (42,43%)
Partisipasi :
Jumlah siswa SD/MI :
L: 161.685
(51,57%)
P: 151.822 (42,43%)
Pejabat pengampu kegiatan
Eselon II :
L : 1
P : 0
Eselon III :
L : 0
P : 1
Eselon IV :
L : 0
P : 1
Manfaat :
Jumlah siswa SD/MI yang mendapatkan layanan pendidikan dengan layak tanpa adanya pungutan :
L: 161.685
(51,57%)
P: 151.822 (42,43%)
|
Akses:
Adanya kesamaan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa adanya pungutan L: 161.685 (51,57%) P: 151.822 (42,43%)
Partisipasi:
Proporsi jumlah Siswa SD/MI laki-laki lebih besar daripada jumlah Siswa SD/MI perempuan
Kontrol:
Pejabat pengawas subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar didominasi oleh perempuan
Manfaat:
Peserta didik dapat mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa adanya pungutan |
1. Masih adanya SDM di PD terkait yang belum memahami konsep gender 2. Belum terciptanya budaya organisasi yang ramah terhadap salah satu gender | Mayoritas Siswa SD/MI adalah laki-laki, karena dianggap lebih mampu berpartisipasi di kegiatan | Peserta didik bisa mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa adanya pungutan dan evaluasi yang responsive gender | Pemberian dana BOPDA kepada sekolah negeri 1. Sekolah Negeri membuat RKA dan verifikasi oleh Dinas Pendidikan 2. Sekolah Negeri mengisi alokasi dana per bulan untuk gaji PTT/GTT dan alokasi dana triwulan untuk belanja barang/jasa 3. Dinas Pendidikan mengajukan pencairan sesuai dengan alokasi yang telah dibuat oleh sekolah Pemberian dana BPD kepada sekolah swasta 1. Sekolah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya 2. Dinas Pendidikan memverifikasi data yang mengajukan BPD 3. Sekolah mengajukan NPHD 4. Dinas Pendidikan mengajukan pencairan dana BPD yang akan disalurkan melalui rekening giro masing-masing sekolah Penyampaian / Pemberian seragam MBR dilaksanakan setiap Triwulan dengan memperhatikan kategori warga miskin dan ketersediaan alokasi anggaran | Data Jumlah Siswa SD/MI yang mendapatkan layanan pendidikan dengan layak tanpa adanya pungutan L: 161.685 (51,57%) P: 151.822 (42,43%) |
Output:
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
Outcome:
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI : 100% |