| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan:
Administrasi Tata Pemerintahan
Sub Kegiatan:
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Tujuan Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |
Data Umum:
Ketua RT, RW dan LPMK menyebar di seluruh kelurahan dan Kecamatan Kota Surabaya
. Proses
pemilihan Ketua RT, RW
dan LPMK dilakukan secara
berjenjang. Ketua RT dipilih
oleh warga setempat, ketua
RW dipilih oleh ketua RT
terpilih
ketua LPMK dipilih oleh
ketua RW terpilih.
Jumlah
Ketua Rukun Tetangga,
Rukun Warga dan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
Periode 2023 - 2027 adalah 10.658
L : 9.341 (88%)
P : 1.317 (12%)
|
Akses:
Tersedianya anggaran untuk fasilitasi Narasumber dari Kejaksaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan Pelantikan dan Pembinaan Ketua RT, RW dan LPMK
Partisipasi:
Kegiatan Pembinaan dan Pelantikan Ketua RT RW dan LPMK diikuti oleh seluruh Ketua RT, RW dan LPMK terpilih melalui pendataan dari kelurahan
Kontrol:
Pemilihan Ketua RT, RW dan LPMK bisa dilakukan selama menjadi penduduk Surabaya dibuktikan dengan KTP dan KK Surabaya sehingga bisa mengikuti Pembinaan dan Pelantikan Ketua RT, RW dan LPMK.
Manfaat:
1. Memberikan bimbingan dan pembinaan agar Ketua Lembaga paham terhadap perubahan, perkembangan dan kebutuhan di wilayahnya 2. Memberikan informasi dan mengkoordinasikan program - progrna yang sedang dan akan berlangsung 3. Untuk mendapatkan masukan - masukan dari unsur masyarakat yang diwakilkan oleh Ketua Lembaga |
1. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM perihal pembangunan Pengarusutamaan Gender 2. Kepemimpinan lebih spesifik dengan laki - laki daripada perempuan 3. Pemimpin/Ketua lebih condong ke laki - laki sedangkan perempuan lebih ke kepengurusannya | 1. Adanya anggapan tugas laki-laki yang utama adalah mencari nafkah 2. Adanya anggapan perempuan tidak lebih baik dari laki-laki dalam pemahaman kepemimpinan di wilayahnya | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah untuk mewujudkan pemerataan aksesbilitas, kualitas dari tugas dan fungsi Ketua ukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan | 1. Fasilitasi Pemberian pembinaan kepada Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 2. Fasilitasi menjalin komunikasi antara Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintah Kota 3. Pemberian honor kepada Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | Pelaksanaan Pembinaan dan Ketua RT, RW dan LPMK setiap 5 Tahun sekali. Pelaksanaan Pelantikan Ketua RT, RW dan LPMK setiap 1 Tahun sekali. |
Output:
Terealisasinya Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Outcome:
umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |