| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan:
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan:
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Tujuan Sub Kegiatan:
Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja. dan penertiban terhadap pelanggaran Perda |
Data Umum:
Pengendalian wilayah yang rawan dan menganggu ketentraman dan ketertiban umum di fasilitas publik dengan berkoordinasi dengan TNI dan POLRI
Jumlah Penduduk Kecamatan Semampir :
L : 91..135
P : 90.706
.
.
.
|
Akses:
Kecenderungan petugas lebih banyak laki-laki dari pada perempuan
Partisipasi:
Masih banyak petugas perempuan yang kurang dilibatkan dalam kegiatan ini
Kontrol:
Kasi Trantibum memberikan kesempatan lebih petugas Perempuan
Manfaat:
Kesempatan petugas perempuan lebih banyak |
Sedikitnya petugas perempuan yang disediakan POL PP Kecamatan L :10 P:2 TNI (Koramil 0830/02 Semampir) L : 5 P: 0 POLRI (Polsek Semampir) L : 5 P: 0 | 1. Masih banyaknya PKL melanggar perda mengingat Kecamatan Genteng termasuk pusat perdagangan, jasa, perbelanjaan dan pertumbuhan PKL yang selalu meningkat 2. Meningkatnya pembangunan pendestrian dan normalisasi saluran/gorong-gorong perlu pengawasan yang intensif 3. Adanya PKL, PSK, Anjal, Gepeng, dan masyarakat yang melanggar Perda menolak/melarikan diri dilakukan pendataan | Terpenuhinya ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Semampir | berKoordinasi dengan TNI, POLRI dalam hal Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan | 1. Identifikasi wilayah yang rawan menganggu ketentraman dan ketertiban umum di fasilitas publik seperti PKL,Anjal, Gepeng,Reklame, Bangunan Liar dan masyarakat yang melanggar Perda 2. Pengawasan wilayah 3. Pengendalian wilayah |
Output:
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Outcome:
Pendataan dan evaluasi pelanggar Perda |