| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Kegiatan:
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sub Kegiatan:
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Tujuan Sub Kegiatan:
Peningkatan Mutu pelayanan administrasi kemasyarakatan Baik yang berbasis TIK maupun tidak |
Data Umum:
Jumlah Warga Kecamatan Simokerto L = 46.805 dan P = 47.241
Akses : Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional pengelolaan Administrasi baik yang berbasis TIK maupun tidak : L = 46 dan P = 7
Partisipasi : Jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) yang menerima Operasional pengelolaan Administrasi, L = 46 dan P = 7
Kontrol : Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut
Eselon III : L = 5 dan P = 2
Eselon IV : L = 0 dan P = 0
Manfaat : Meningkatnya jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) untuk memperbaiki mutu pelayanan, L = 46 dan P = 7
|
Akses:
Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional pengelolaan Administrasi baik yang berbasis TIK maupun tidak : L = 46 dan P = 7
Partisipasi:
Jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) yang menerima Operasional pengelolaan Administrasi, L = 46 dan P = 7
Kontrol:
Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut Eselon III : L = 5 dan P = 2 Eselon IV : L = 0 dan P = 0
Manfaat:
Meningkatnya jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) untuk memperbaiki mutu pelayanan, L = 46 dan P = 7 |
1. Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang Gender atau Pembangunan Responsif Gender 2. Kurang tersedianya Operasional Pengelolaan Administrasi untuk mendukung kesetaraan gender | 1. Adanya persepsi masyarakat bahwa pengelola administrasi pelayanan adalah laki - laki 2. Adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan pemahaman administrasi pelayanan yang baik | Meningkatkan mutu pelayanan Tokoh Masyarakat tentang administrasi kemasyarakatan baik yang berbasis TIK maupun tidak, baik laku - laki maupun perempuan | 1. Monitoring Pengelolaan Administrasi pelayanan baik yang berbasis TIK maupun tidak 2. Pemberian Honor bagi Tokoh Masyarakat | Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi, L = 40 dan P = 7 Jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) yang menerima Operasional Pengelolaan Administrasi baik yang berbasis TIK maupun tidak, L = 40 dan P = 7 |
Output:
Meningkatkan akses informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi dari (2021) L = 75 (%) Menjadi (2022) L = 25 (%) dari (2021) P = 75 (%) Menjadi (2022) P = 25 (%)
Outcome:
Meningkatnya Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) yang memperbaiki Mutu Pelayanan dari (2021) L = 75 (%) Menjadi (2022) L = 25 (%) dari (2021) P = 75 (%) Menjadi (2022) P = 25 (%) |