| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan:
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan:
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Tujuan Sub Kegiatan:
Menjalin kerjasama yang harmonis dalam menciptakan ketentrman dan ketertiban umum |
Data Umum:
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain Penertiban PKL, Penertiban Anjal dan Gepeng, Penertiban Alat Peraga Pariwara, dan lain-lain
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain Penertiban PKL, Penertiban Anjal dan Gepeng, Penertiban Alat Peraga Pariwara, dan lain-lain
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain Penertiban PKL, Penertiban Anjal dan Gepeng, Penertiban Alat Peraga Pariwara, dan lain-lain
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain Penertiban PKL, Penertiban Anjal dan Gepeng, Penertiban Alat Peraga Pariwara, dan lain-lain
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain Penertiban PKL, Penertiban Anjal dan Gepeng, Penertiban Alat Peraga Pariwara, dan lain-lain
|
Akses:
Memberikan pemahaman pada semua warga untuk tidak melakukan pelanggaran
Partisipasi:
Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki
Kontrol:
Tim dari Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan didominasi Laki - Laki
Manfaat:
Meminimalisir terjadi pelanggaran |
- Keterbatasan salah satu petugas perempuan hanya mendukung tugas administrasi - Minimnya pengawasan dari aparat terkait, sehingga mudah terjadi pelanggaran | Minimnya kesadaran masyarakat yang dapat menimbulkan pelanggaran | Menjalin kerjasama yang harmonis dalam menciptakan ketentrman dan ketertiban umum | Action kegiatan Non Reg / diluar patrol dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan / IMB, Sumber Daya Air / Saluran, NIB, Ijin lingkungan, Ijin Parwisata, dll yang bersifat penertiban rutin dengan skala besar dan tingkat kesulitan yang tinggi | Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum |
Output:
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Outcome:
Adanya kepatuhan terhadap ketentraman dan ketertiban umum dan perizinan |