| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan:
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan:
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Tujuan Sub Kegiatan:
Meningkatnya penanganan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah |
Data Umum:
Jumlah Pegawai di Inspektorat : Laki-laki = 21 org, Perempuan= 24 org
Pejabat Struktural di
Inspektorat Eselon II
Laki-laki = 1 org
Eselon III
Perempuan = 2 org
Laki-laki = 2 org
Eselon IV
Laki-Laki = 1 org
Perempuan = 2 org
Jumlah OPD lingkup
Pemerintah Kota
Surabaya
Dinas = 24
Bagian = 10
Badan = 5
RSUD = 2
Kecamatan = 31
kegiatan ini dilaksanakan oleh : Jumlah Auditor
Irban IV:
Laki-laki = 2,
Perempuan =3
Pejabat pada Inspektorat :
Perempuan = 4 (sekretaris, 2 irban& 1 KaSubBag ) Laki-laki = 4 (Inspektur, 2 irban, dan 1 Kasubbag
Pejabat OPD di lingkungan pengawasan irban IV: Perempuan = 176 Laki-laki = 218
|
Akses:
-kurangnya akses informasi terkait penganggaran responsif gender
Partisipasi:
kegiatan ini dilaksanakan oleh : Jumlah Auditor Irban IV: Laki-laki = 2, Perempuan = 3
Kontrol:
Pejabat pada Inspektorat : Perempuan = 4 (sekretaris, 2 irban& 1 KaSubBag ) Laki-laki = 4 (Inspektur, 2 irban, dan 1 Kasubbag
Manfaat:
Meningkatkan Kualitas Pengawasan |
-kurangnya akses informasi terkait penganggaran responsif gender - jumlah perempuan lebih banyak terlibat dibandingkan laki-laki dalam penyusunan anggaran responsif gender pada perangkat daerah. | -Adanya anggapan bahwa hal yang berkaitan dengan responsif gender adalah tugas pegawai perempuan -Adanya anggapan bahwa penyusunan dokumen penganggaran responsif gender bukan prioritas. | Meningkatnya pengawasan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. | -Reviu/ evaluasi dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender -Koordinasi dengan Perangkat daerah bidang perempuan /gender untuk penguatan pengawasan perencanaan dan penganggaran responsif gender | -Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang diselesaikan 100% -Jumlah laporan hasil pengawasan perencanaan dan penganggaran responsif gender 1 laporan -persentase kepala perangkat daerah yang berkomitmen dalam penyusunan perencanaan |
Output:
- Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang diselesaikan 100% - Jumlah laporan hasil pengawasan perencanaan penganggaran responsif gender 1 laporan
Outcome:
- persentase kepala perangkat daerah yang berkomitmen dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender 100% Laki laki = 50% Perempuan = 50% |