| Langkah 1 | Langkah 2 | Langkah 3 | Langkah 4 | Langkah 5 | Langkah 6 | Langkah 7 | Langkah 8 | Langkah 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis | Data Pembuka Wawasan | Isu Gender | Kebijakan dan Rencana Ke Depan | Pengukuran Hasil | ||||
| Faktor Kesenjangan | Sebab Kesenjangan Internal | Sebab Kesenjangan Eksternal | Reformulasi Tujuan | Rencana Aksi | Data Dasar (Base-line) | Indikator Gender | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Program:
Program Perekonomian dan Pembangunan
Kegiatan:
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Sub Kegiatan:
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Tujuan Sub Kegiatan:
Menghasilkan dokumen evaluasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi mikro 4 dokumen |
Data Umum:
Jumlah penduduk Kota Surabaya : L : 1.473.988 P : 1.496.742 (RPJMD 2021 -2026)
Jumlah pelaku usaha mikro yang diintervensi sampai dengan tahun 2022:
L : 17.705
P : 30.718 (Master Data BPSDA)
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat rekomendasi terkait peningkatan intervensi kepada pelaku usaha mikro :
3 Perangkat Daerah yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah dan Perdagangan , Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian, dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga Serta Pariwisata
...
...
|
Akses:
Laki-laki dan perempuan mendapatkan akses informasi yang sama terkait sub-kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
Partisipasi:
Lebih banyak perempuan yang menjadi peserta kegiatan
Kontrol:
Pembuat kebijakan dalam sub-kegiatan ini seimbang antara laki-laki dengan perempuan
Manfaat:
Perempuan lebih banyak mendapatkan manfaat daripada laki-laki dalam kegiatan ini |
Kompetensi dan kemampuan analisis gender pegawai BPSDA tidak merata | - Adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan lebih banyak bekerja di sektor usaha mikro. - Kebijakan bahwa perempuan utamanya yang termasuk dalam MBR, diprioritaskan untuk menjadi pelaku usaha mikro binaan - Data pelaku usaha mikro yang berada di Kecamatan belum ditindaklanjuti untuk menjadi binaan Perangkat Daerah - Intervensi Perangkat Daerah terbatas pada kewenangan dan sumber daya | Menghasilkan dokumen evaluasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi mikro yang responsif gender | a. Koordinasi awal dengan PD pelaksana intervensi b. Pengumpulan Data Pelaku Usaha Mikro c. Penetapan metode analisis yang disesuaikan dengan pelaksanaan intervensi PD d. Pengolahan dan validasi data pelaku usaha mikro e. Penyusunan konsep laporan penyajian dan analisis data usaha mikro. f. Pelaporan penyajian dan analisis usaha mikro kepada Bapak Sekretaris Daerah. g. Pemantauan pelaksanaan rekomendasi oleh PD terkait. Disarankan untuk lebih banyak melibatkan pelaku usaha mikro laki-laki | Data Umum: Jumlah penduduk Kota Surabaya : L : 1.473.988 P : 1.496.742 (RPJMD 2021 -2026) Jumlah pelaku usaha mikro yang diintervensi sampai dengan tahun 2021 : L : 554 P : 2.468 (Master Data BPSDA |
Output:
Tersedianya dokumen evaluasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi mikro yang berkualitas dan responsif gender
Outcome:
Perangkat Daerah melakukan intervensi sesuai kebutuhan pelaku usaha yang lebih responsif gender Sumbangsih pada SDGs - SDGs nomor 5 terkait kesetaraan gender - SDGs nomor 8 Terkait Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi - SDGs nomor 17 Terkait Kemitraan untuk mencapai tujuan - IPG terkait pemberdayaan ekonomi |