Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan Misi: Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Perencanaan, Penganggara dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Tujuan penyusunan dokumen adalah agar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan bekerja secara terencana, terarah, efisien, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan Sasaran Sub Kegiatan: ASN dan Non ASN	Dasar Hukum:  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Data Umum: Struktur Organisasi Perangkat Daerah mempunyai Sekretariat, 4 (empat) Bidang serta 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Jumlah ASN Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan sebanyak : L = 52 orang P = 39 orang Jumlah ASN Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan sebanyak : L = 52 orang P = 39 orang Jumlah Non ASN Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan sebanyak : L = 172 orang P = 63 orang Jumlah Non ASN Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan sebanyak : L = 172 orang P = 63 orang	Akses: Adanya akses yang sama untuk seluruh sasaran subkegiatan Partisipasi: Seluruh sasaran sub kegiatan dan/ atau masyarakat yang mendapat undangan baik laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi. Kontrol: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Sekretariat Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Laki-laki dan 1 (satu) orang Ketua Tim Kerja Umum & Kepegawaian Perempuan Manfaat: Seluruh ASN, Non ASN serta masyarakat peserta memperoleh manfaat dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan	 Belum semua SDM memahami konsep Pengarusutamaan gender;  Belum semua sarana dan prasarana mendukung upaya pengurangan gender gap.	 Masyarakat yang masih awam terhadap pengarusutamaan gender;  Sosialisasi terkait pengarusutamaan gender belum menyeluruh;  Budaya organisasi yang menghubungkan bahwa pengarusutamaan gender identik dengan perempuan	 Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang responsif gender tentang semua kegiatan di Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan;  Melakukan sosialisasi yang intensif terkait pengarusutamaan gender;  Mengadvokasi seluruh pegawai maupun masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan berbasis keadilan gender	1. Internalisasi Pengarusutamaan Gender; 2. Review Penyusunan dokumen PPRG; 3. Penyusunan Rencana Kerja berbasis Gender.	Adapun rencana kegiatan tahun 2026 yang akan memfasilitasi ASN, Non ASN dan masyarakat yang terlibat sesuai perencanaan tahunan adalah sebagai berikut : 1. Internalisasi Pengarusutamaan Gender dilaksanakan 1 kali; 2. Review Penyusunan dokumen PPRG dilaksanakan 1 kali; 3. Penyusunan Rencana Kerja berbasis Gender dilaksanakan 1 kali.	Indikator Aktifitas: Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan 94.23 % Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen Indikator Kegiatan: Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 100 % Outcome Program: 1.Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Pengarusutamaan gender &Perencanaan Penganggaran responsif Gender sebanyak 2 (dua) orang; 2.Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN difasilitasi berbasis gender sebanyak : L = 69% P = 31% Impact: Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 94.05

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan

Misi:
Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan

Program:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:
Perencanaan, Penganggara dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Tujuan penyusunan dokumen adalah agar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan bekerja secara terencana, terarah, efisien, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

Sasaran Sub Kegiatan:
ASN dan Non ASN

Dasar Hukum:
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

Data Umum:
Struktur Organisasi Perangkat Daerah mempunyai Sekretariat, 4 (empat) Bidang serta 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Jumlah ASN Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan sebanyak : L = 52 orang P = 39 orang

Jumlah Non ASN Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan sebanyak : L = 172 orang P = 63 orang

Akses:
Adanya akses yang sama untuk seluruh sasaran subkegiatan

Partisipasi:
Seluruh sasaran sub kegiatan dan/ atau masyarakat yang mendapat undangan baik laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi.

Kontrol:
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Sekretariat Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Laki-laki dan 1 (satu) orang Ketua Tim Kerja Umum & Kepegawaian Perempuan

Manfaat:
Seluruh ASN, Non ASN serta masyarakat peserta memperoleh manfaat dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan

 Belum semua SDM memahami konsep Pengarusutamaan gender;  Belum semua sarana dan prasarana mendukung upaya pengurangan gender gap.

 Masyarakat yang masih awam terhadap pengarusutamaan gender;  Sosialisasi terkait pengarusutamaan gender belum menyeluruh;  Budaya organisasi yang menghubungkan bahwa pengarusutamaan gender identik dengan perempuan

 Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang responsif gender tentang semua kegiatan di Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan;  Melakukan sosialisasi yang intensif terkait pengarusutamaan gender;  Mengadvokasi seluruh pegawai maupun masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan berbasis keadilan gender

1. Internalisasi Pengarusutamaan Gender; 2. Review Penyusunan dokumen PPRG; 3. Penyusunan Rencana Kerja berbasis Gender.

Adapun rencana kegiatan tahun 2026 yang akan memfasilitasi ASN, Non ASN dan masyarakat yang terlibat sesuai perencanaan tahunan adalah sebagai berikut : 1. Internalisasi Pengarusutamaan Gender dilaksanakan 1 kali; 2. Review Penyusunan dokumen PPRG dilaksanakan 1 kali; 3. Penyusunan Rencana Kerja berbasis Gender dilaksanakan 1 kali.

Indikator Aktifitas:
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan 94.23 %

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen

Indikator Kegiatan:
Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 100 %

Outcome Program:
1.Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Pengarusutamaan gender &Perencanaan Penganggaran responsif Gender sebanyak 2 (dua) orang; 2.Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN difasilitasi berbasis gender sebanyak : L = 69% P = 31%

Impact:
Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 94.05

Gender Analysis Pathway Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Gender Analysis Pathway
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan