Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Misi: Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan Program: Program Penataan Banguna Gedung Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi Sasaran Sub Kegiatan: Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya	Dasar Hukum: a. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional b. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan PUG di Bidang Kesehatan No 07/MEN.PP dan PA/5/2010 dan No 593/MENKES/SKB/ V/2010 c. Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pegarustamaan Gender d. Perwali No. 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pegarustamaan Gender e. Perwali No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPRKPP Kota Surabaya f. Kepwali No. 188.45/271/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada DPRKPP Kota Surabaya Data Umum: Sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Dilaksanakan untuk menyediakan pelayanan periznan bangunan terintegrasi yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan Sasaran dari sub kegiatan ini adalah tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya, bagi warga Surabaya dengan rincian sebagai berikut: - Jumlah penduduk laki-laki = 1.473.517 - Jumlah penduduk perempuan = 1.499.284 Target 1 dokumen untuk laporan penyelenggaraan perizinan bangunan PBG dan SLF melalui sswalfa dan SimBG berisi rekapan berkas masuk dan terbit serta capaian Pendapatan Asli Daerah dari retribusi dan denda PBG Pelaksanaan dilakukan di wilayah UPTSA dan Kecamatan (khusus Bangunan Rumah Tinggal dibawah 500m2 dan maksimal 2 lantai) dengan urutan sebagai berikut:1. 2. Masyarakat / Pemohon IMB mengajukan permohonan dengan melampirkan kelengkapan berkas sesuai Perwali 13 tahun 2018 tentang pedoman teknis pelayanan izin mendirikan bangunan dan dilanjutkan Verifikasi Berkas 3. Proses Penggambaran dan Perhitungan retribusi.4. Klarifikasi Kelengkapan Berkas, Gambar, Perhitungan Retribusi.5. Penetapan Retribusi. 6. Penerbitan SK IMB- memeriksa dokumen permohonan yang masuk, mengembalikan berkas bila ada kekurangan, mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait penerbit rekom SLF dan pemrakarsa, dan survey lapangan (apabila diperlukan), mengumpulkan rekom dari OPD terkait penerbit rekom dan menerbitkan sertifikat laik fungsi	Akses: Akses dibuka bagi masyarakat, yang ingin mendapatkan pelayanan terkait perizinan bangunan di Kota Surabaya guna mendukung kegiatan masyarakat Partisipasi: Proporsi jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan tata ruang berjumlah 34 orang yang terdiri dari : - Pria = 6 orang - Wanita = 6 orang Proporsi jumlah peserta yang mengikuti konsultasi publik dalam penyusunan RTRW didominasi oleh pria dengan jumlah peserta sebanyak 123 orang dengan rincian sebagai berikut : - Pria = 80 orang - Wanita =43 orang Kontrol: Permohonan palayanan perizinan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengakses dan mengajukan perizinan PBG dan SLF melalui SSW Alfa baik pria maupun wanita Manfaat: Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya melalui pelayanan perizinan bangunan yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan	Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penerbitan perizinan bangunan	Keterlibatan dalam pengajuan pelayanan perizinan bangunan di Kota Surabaya mayoritas dilakukan oleh laki-laki yang ditunjuk mewakili instansi masing-masing	Mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya melalui pelayanan perizinan bangunan yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan	1. Meningkatkan kinerja pegawai yang terlibat dalam proses pelayanan perizinan bangunan dengan melihat isu responsif gender 2. Mendorong masyarakat luas baik laki-laki dan perempuan dalam proses konsultasi, sosialisasi, hingga pelayanan perizinan bangunan	1. Pelaksanaan asistensi dan konsultasi terkait penyelenggaraan penerbitan perizinan bangunan maupun permalasahan yang timbul dari penyelenggaraan penerbitan perizinan bangunan dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. 2. Jumlah penduduk Kota Surabaya sebagai penerima manfaat : - Jumlah penduduk laki-laki = 1.473.517 - Jumlah penduduk perempuan = 1.499.284	Indikator Aktifitas: 1. Terlaksananya koordinasi, asistensi dan konsultasi terkait penyelenggaraan penerbitan perizinan bangunan maupun permalasahan yang timbul dari penyelenggaraan penerbitan perizinan bangunan dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. 2. Terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya melalui pelayanan perizinan bangunan yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Kegiatan: Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses Outcome Program: Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota Impact: Melayani masyarakat guna memperolah Persertujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung sebagai kelengkapan administratif bangunan serta pemenuhan perizinan dasar untuk berusaha

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi:
Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan

Program:
Program Penataan Banguna Gedung

Kegiatan:
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan:
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi

Sasaran Sub Kegiatan:
Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya

Dasar Hukum:
a. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional b. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan PUG di Bidang Kesehatan No 07/MEN.PP dan PA/5/2010 dan No 593/MENKES/SKB/ V/2010 c. Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pegarustamaan Gender d. Perwali No. 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pegarustamaan Gender e. Perwali No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPRKPP Kota Surabaya f. Kepwali No. 188.45/271/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada DPRKPP Kota Surabaya

Data Umum:
Sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Dilaksanakan untuk menyediakan pelayanan periznan bangunan terintegrasi yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya, bagi warga Surabaya dengan rincian sebagai berikut: - Jumlah penduduk laki-laki = 1.473.517 - Jumlah penduduk perempuan = 1.499.284

Target 1 dokumen untuk laporan penyelenggaraan perizinan bangunan PBG dan SLF melalui sswalfa dan SimBG berisi rekapan berkas masuk dan terbit serta capaian Pendapatan Asli Daerah dari retribusi dan denda PBG

Pelaksanaan dilakukan di wilayah UPTSA dan Kecamatan (khusus Bangunan Rumah Tinggal dibawah 500m2 dan maksimal 2 lantai) dengan urutan sebagai berikut:1. 2. Masyarakat / Pemohon IMB mengajukan permohonan dengan melampirkan kelengkapan berkas sesuai Perwali 13 tahun 2018 tentang pedoman teknis pelayanan izin mendirikan bangunan dan dilanjutkan Verifikasi Berkas 3. Proses Penggambaran dan Perhitungan retribusi.4. Klarifikasi Kelengkapan Berkas, Gambar, Perhitungan Retribusi.5. Penetapan Retribusi. 6. Penerbitan SK IMB- memeriksa dokumen permohonan yang masuk, mengembalikan berkas bila ada kekurangan, mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait penerbit rekom SLF dan pemrakarsa, dan survey lapangan (apabila diperlukan), mengumpulkan rekom dari OPD terkait penerbit rekom dan menerbitkan sertifikat laik fungsi

Akses:
Akses dibuka bagi masyarakat, yang ingin mendapatkan pelayanan terkait perizinan bangunan di Kota Surabaya guna mendukung kegiatan masyarakat

Partisipasi:
Proporsi jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan tata ruang berjumlah 34 orang yang terdiri dari : - Pria = 6 orang - Wanita = 6 orang Proporsi jumlah peserta yang mengikuti konsultasi publik dalam penyusunan RTRW didominasi oleh pria dengan jumlah peserta sebanyak 123 orang dengan rincian sebagai berikut : - Pria = 80 orang - Wanita =43 orang

Kontrol:
Permohonan palayanan perizinan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengakses dan mengajukan perizinan PBG dan SLF melalui SSW Alfa baik pria maupun wanita

Manfaat:
Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya melalui pelayanan perizinan bangunan yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan

Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penerbitan perizinan bangunan

Keterlibatan dalam pengajuan pelayanan perizinan bangunan di Kota Surabaya mayoritas dilakukan oleh laki-laki yang ditunjuk mewakili instansi masing-masing

Mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya melalui pelayanan perizinan bangunan yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan

1. Meningkatkan kinerja pegawai yang terlibat dalam proses pelayanan perizinan bangunan dengan melihat isu responsif gender 2. Mendorong masyarakat luas baik laki-laki dan perempuan dalam proses konsultasi, sosialisasi, hingga pelayanan perizinan bangunan

1. Pelaksanaan asistensi dan konsultasi terkait penyelenggaraan penerbitan perizinan bangunan maupun permalasahan yang timbul dari penyelenggaraan penerbitan perizinan bangunan dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. 2. Jumlah penduduk Kota Surabaya sebagai penerima manfaat : - Jumlah penduduk laki-laki = 1.473.517 - Jumlah penduduk perempuan = 1.499.284

Indikator Aktifitas:
1. Terlaksananya koordinasi, asistensi dan konsultasi terkait penyelenggaraan penerbitan perizinan bangunan maupun permalasahan yang timbul dari penyelenggaraan penerbitan perizinan bangunan dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. 2. Terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya melalui pelayanan perizinan bangunan yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Indikator Kegiatan:
Jumlah berkas Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses

Outcome Program:
Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota

Impact:
Melayani masyarakat guna memperolah Persertujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung sebagai kelengkapan administratif bangunan serta pemenuhan perizinan dasar untuk berusaha

Gender Analysis Pathway Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Gender Analysis Pathway
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan