Visi:
TRANSFORMASI SURABAYA MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS, DAN BERKELANJUTAN

Misi:
Memantapkan Ketahanan Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Program:
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Kegiatan:
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH|402

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Sebagai instrumen pengendalian terkait upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha atas kegiatan usahanya agar tidak menyebabkan timbulnya dampak negatif pada lingkungan sekitarnya.

Sasaran Sub Kegiatan:
Sasaran Sub Kegiatan : Pelaku Usaha Mikro Koperasi Perusahaan Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kota Surabaya baik pemerintahan maupun swasta

Dasar Hukum:
Pertimbangan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 14); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dengan rincian: Pasal 3 Ayat (1): "Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;" Pasal 4: "Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki: Amdal, UKL-UPL, atau SPPL;" Pasal 135: "Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (3) Huruf a dan Pasal 57 Ayat (4) Huruf a kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;" Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyebutkan "Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL/UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO;" Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Data Umum:
Perkembangan kegiatan usaha di Surabaya tumbuh begitu pesat meliputi pusat perbelanjaan, industri, fasilitas kesehatan, fasilitas pariwisata, dan lain-lain. Sejalan dengan perkembangan tersebut kualitas lingkungan kota dapat mengalami degradasi karena adanya kegiatan yang mengandung resiko pencemaran dan mengganggu lingkungan sekitarnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, segala pembangunan harus diselenggarakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah Persetujuan Lingkungan yang didasarkan pada hasil penilaian dokumen lingkungan. Sesuai dengan Pasal 12, Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha. Kemudian dalam Pasal 78, Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh pelaku usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Dokumen lingkungan ini wajib dibuat oleh semua pelaku kegiatan usaha yang akan mendirikan kegiatan usaha. Penentuan jenis dokumen lingkungan ini didasarkan pada luas lahan dan luas bangunan serta sifat pentingnya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha. Klasifikasi dokumen lingkungan terdiri dari SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL. Berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, salah satu persyaratan penerbitan Persetujuan Lingkungan adalah Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang merupakan salah satu instrumen pengendali pencemaran air limbah yang timbul dari berbagai macam usaha dan/atau kegiatan di Kota Surabaya. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH memproses dan menerbitkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Surat Kelayakan Operasional (SLO), Persetujuan PKPLH (Persetujuan Lingkungan skala UKL-UPL/DPLH), dan SKKLH (Persetujuan Lingkungan skala Amdal/DELH).

.

.

.

.

Akses:
Semua Masayarakat Surabaya (laki-laki, Perempuan, Anak-Anak, Lansia , Difable) memanfaatkan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Partisipasi:
Peran Serta Masyarakat di 31 Kecamatan,153 Kelurahan

Kontrol:
pembuat kebijakan pada kegiatan ini lebih banyak perempuan

Manfaat:
Warga Masyarkat (laki-laki, Perempuan, Anak-Anak, Lansia , Difable)

Indikator Aktifitas:
Jumlah kegiatan usaha yang memiliki izin terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau izin PPLH tahun 2026 350 Kegiatan Usaha

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 350 Dokumen

Indikator Kegiatan:
Persentase ketepatan waktu penerbitan Persetujuan Lingkungan, Pertek Bidang PPLH, SLO, PB Sektor Lingkungan 80 %

Outcome Program:
Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 350 Dokumen

Impact:
pengumpulan limbah B3 skala kota, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasional" dan Huruf g yang menyebutkan "Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan."