Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Misi: Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan Program: Program Penataan Bangunan Gedung Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi Sasaran Sub Kegiatan: Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya	Dasar Hukum: a. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional b. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan PUG di Bidang Kesehatan No 07/MEN.PP dan PA/5/2010 dan No 593/MENKES/SKB/ V/2010 c. Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pegarustamaan Gender d. Perwali No. 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pegarustamaan Gender e. Perwali No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPRKPP Kota Surabaya f. Kepwali No. 188.45/271/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada DPRKPP Kota Surabaya Data Umum: Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dilaksanakan untuk menyediakan kebijakan da regulasi yang dapat mendukung kegiatan penataan bangunan bagi masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan Sasaran dari sub kegiatan ini adalah tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya, bagi warga Surabaya dengan rincian sebagai berikut: - Jumlah penduduk laki-laki = 1.473.517 - Jumlah penduduk perempuan = 1.499.284 Penyusunan kajian sebagai dasar justifikasi Sinkronisasi peraturan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi di tingkat nasional	Akses: Akses dibuka bagi masyarakat, akademisi, Perangkat Daerah yang ingin mendapatkan informasi terkait regulasi dan kebijakan di Kota Surabaya serta kesempatan yang sama untuk berperan dalam kegiatan penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan di Kota Surabaya dengan mengikuti sosialisasi rancangan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan Partisipasi: Proporsi jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan tata ruang berjumlah 12 orang yang terdiri dari : - Pria = 6 orang - Wanita = 6 orang Kontrol: Partisipasi dalam pelaksanaan penyusunan maupun sosialisasi dalam proses penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan serta masyarakat yang mengakses peraturan melalui aplikasi jdih kota Surabaya baik pria maupun wanita Manfaat: Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan	Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung	Keterlibatan dalam sosialisasi penyusunan rancangan peraturan penyelenggaraan bangunan di Kota Surabaya mayoritas dilakukan oleh laki-laki yang ditunjuk mewakili instansi masing-masing	Mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang dapat mendukung penataan bangunan guna mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya bagi seluruh warga kota Surabaya dan mendorong peran warga Surabaya baik laki-laki dan perempuan untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung	1. Meningkatkan kinerja pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan penyelenggaraan bangunan dengan melihat isu responsif gender. 2. Melibatkan masyarakat luas baik laki-laki dan perempuan dalam proses sosialisasi, hingga imiplementasi kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung	1. Pelaksanaan asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. 2. Jumlah penduduk Kota Surabaya sebagai penerima manfaat : - Jumlah penduduk laki-laki = 1.473.517 - Jumlah penduduk perempuan = 1.499.284	Indikator Aktifitas: 1. Terlaksananya koordinasi, asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. 2. Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya bagi seluruh warga kota Surabaya Indikator Sub Kegiatan: Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Indikator Kegiatan: Dokumen Regulasi Terkait Bangunan Gedung adalah produk hukum dan non hukum terkait penataan bangunan seperti perda, perwali, kajian teknis, dan SOP Outcome Program: Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Impact: Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini untuk menyediakan regulasi dimana menjadi dasar hukum bagi layanan publik yang efektif (cepat dan mudah melalui PBG) sambil meningkatkan kualitas hidup dan keselamatan masyarakat Surabaya

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi:
Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan

Program:
Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan:
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan:
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi

Sasaran Sub Kegiatan:
Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya

Dasar Hukum:
a. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional b. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan PUG di Bidang Kesehatan No 07/MEN.PP dan PA/5/2010 dan No 593/MENKES/SKB/ V/2010 c. Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pegarustamaan Gender d. Perwali No. 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pegarustamaan Gender e. Perwali No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPRKPP Kota Surabaya f. Kepwali No. 188.45/271/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada DPRKPP Kota Surabaya

Data Umum:
Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Dilaksanakan untuk menyediakan kebijakan da regulasi yang dapat mendukung kegiatan penataan bangunan bagi masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya, bagi warga Surabaya dengan rincian sebagai berikut: - Jumlah penduduk laki-laki = 1.473.517 - Jumlah penduduk perempuan = 1.499.284

Penyusunan kajian sebagai dasar justifikasi

Sinkronisasi peraturan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi di tingkat nasional

Akses:
Akses dibuka bagi masyarakat, akademisi, Perangkat Daerah yang ingin mendapatkan informasi terkait regulasi dan kebijakan di Kota Surabaya serta kesempatan yang sama untuk berperan dalam kegiatan penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan di Kota Surabaya dengan mengikuti sosialisasi rancangan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan

Partisipasi:
Proporsi jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan tata ruang berjumlah 12 orang yang terdiri dari : - Pria = 6 orang - Wanita = 6 orang

Kontrol:
Partisipasi dalam pelaksanaan penyusunan maupun sosialisasi dalam proses penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan serta masyarakat yang mengakses peraturan melalui aplikasi jdih kota Surabaya baik pria maupun wanita

Manfaat:
Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan

Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung

Keterlibatan dalam sosialisasi penyusunan rancangan peraturan penyelenggaraan bangunan di Kota Surabaya mayoritas dilakukan oleh laki-laki yang ditunjuk mewakili instansi masing-masing

Mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang dapat mendukung penataan bangunan guna mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya bagi seluruh warga kota Surabaya dan mendorong peran warga Surabaya baik laki-laki dan perempuan untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung

1. Meningkatkan kinerja pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan penyelenggaraan bangunan dengan melihat isu responsif gender. 2. Melibatkan masyarakat luas baik laki-laki dan perempuan dalam proses sosialisasi, hingga imiplementasi kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung

1. Pelaksanaan asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. 2. Jumlah penduduk Kota Surabaya sebagai penerima manfaat : - Jumlah penduduk laki-laki = 1.473.517 - Jumlah penduduk perempuan = 1.499.284

Indikator Aktifitas:
1. Terlaksananya koordinasi, asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. 2. Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya bagi seluruh warga kota Surabaya

Indikator Sub Kegiatan:
Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Indikator Kegiatan:
Dokumen Regulasi Terkait Bangunan Gedung adalah produk hukum dan non hukum terkait penataan bangunan seperti perda, perwali, kajian teknis, dan SOP

Outcome Program:
Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Impact:
Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini untuk menyediakan regulasi dimana menjadi dasar hukum bagi layanan publik yang efektif (cepat dan mudah melalui PBG) sambil meningkatkan kualitas hidup dan keselamatan masyarakat Surabaya

Gender Analysis Pathway Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Gender Analysis Pathway
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan